DPRD SUMUT SIAPKAN 12 PROGRAM UNTUK 2014

Minggu, 29 Desember 2013

Berastagi, Sumut, 28/12 - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara menyiapkan 12 program kerja utama untuk masa sidang tahun 2014.

Dalam rapat kerja di Berastagi, Sabtu, Ketua Komisi A DPRD Sumut Layari Sinukaban mengatakan, ke-12 program itu meliputi bidang aparatur, pertanahan, pemerintahan, pengawasan, hukum, keamanan, pertahanan, perizinan, kepabeanan, keimigrasian, informasi dan komunikasi, serta ormas dan LSM.

Untuk bidang aparatur, pihaknya akan mengawasi kinerja kepegawaian, sistem kerja badan pertimbangan jabatan dan pengkat (baperjakat), serta mengkaji penerima calon pegawai negeri sipil.


Di bidang pertanahan, Komisi A DPRD Sumut akan mengkaji dan merumuskan kebijakan penyelesaian masalah sengketa pertanahan, baik terkait lahan perkebunan negara, swasta, mau pun sengketa perusahaan perkebunan dengan masyarakat.


Pihaknya juga akan mengajukan usulan pembentukan Peraturan Daerah tentang kepemilikan tanah, penggunaan, dan peruntukannya.


"Karena itu, Komisi A DPRD Sumut mendesak pembentukan Pansus Tanah," kata politisi Partai Demokrat itu.


Di bidang pemerintahan, Komisi A DPRD Sumut akan memonitoring pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan umum dan pembinaan masyarakat.


Selain itu, pihaknya juga menindaklanjuti proses pemekaran kabupaten/kota di Sumut, termasuk mengevaluasi daerah-daerah yang telah dimekarkan.


Di bidang pengawasan, pihaknya akan melibatkan KPK, Polri, dan Kejaksaan untuk mengawai kinerja aparatur pemerintahan di Sumut untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa.


Kemudian, di bidang hukum, Komisi A DPRD Sumut akan menyampaikan masukan dan aspirasi masyarakat di daerah itu untuk mendukung percepatan penyelesaian masalah hukum yang tidak kunjung selesai.


Untuk itu, pihaknya akan melakukan kajian dan mengumpulkan data untuk dibahas dalam menyelesaikan masalah hukum yang terjadi di Sumut.


Selanjutnya, Komisi A DPRD Sumut juga akan mencari solusi terbaik guna disampaikan ke instansi terkait demi terjaminnya keamanan dan ketertiban di daerah itu.


Di bidang pertahanan, Komisi A DPRD Sumut akan mengamati pelaksanaan fungsi pertahanan dan keamanan di Sumut dalam menjaga kedaulatan dan kondusifitas daerah itu dari gangguan luar.
Di bidang perizinan dan kepabeanan, pihaknya akan mengawasi masalah perizinan dan berbagai kebijakan untuk mencegah praktik penyelundupan di Sumut.


Di bidang keimigrasian, Komisi A DPRD Sumut akan mengawasi kebijakan terhadap warga luar negeri, terutama terhadap tenaga kerja asing guna mencegah masuknya "pendatang haram".
Selanjutnya di bidang informasi dan komunikasi, pihaknya akan mendorong terciptanya komunikasi dan informasi yang akurat, serta mendorong instansi terkait untuk lebih intensif melakukan sosialisasi terhadap program yang dijalankan.

(Antara)-(DT)

DPRD Sumut: Segera Umumkan Hasil Uji Kelayakan Calon Direksi Bank Sumut

MedanBisnis - Medan. Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut yang membidangi Perbankan Layari Sinukaban SIP mendesak Bank Indonesia (BI) segera mengumumkan hasil fit & proper test (uji kelayakan) terhadap lima calon Direksi PT Bank Sumut yang diajukan pemegang saham pengendali, demi “penyelamatan” bank itu dari risiko moneter.

"Kita khawatir akan ada risiko moneter yang melanda Bank Sumut jika bank itu tidak memiliki direksi definitif. Sehingga kita mendesak BI segera mengumumkan hasil fit & proper test terhadap lima calon direksi yang diajukan pemegang saham pengendali. Jangan biarkan kelimanya terkatung-katung,” ujar Layari Sinukaban kepada wartawan, di Gedung Dewan, Selasa (11/12).

Menurutnya, BI harus bersikap tegas dan transparan. Jika kelima calon Direksi PT Bank Sumut yang diajukan pemegang saham pengendali dianggap tidak memenuhi syarat (kriteria), segera dikembalikan kepada Pempropsu untuk dilakukan “penjaringan” ulang.

"Jangan sia-siakan waktu, kelimanya sudah tiga bulan diajukan untuk fit & proper test ke BI. Tapi hingga kini belum diketahui kepastiannya. Apakah layak untuk ditetapkan menjadi direksi atau tidak," ujar Layari sembari mempertanyakan penyebab belum ditetapkannya Direksi Bank Sumut ini. 

Lembaga legislatif, tegas anggota dewan Dapil X Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, sangat berharap BI secepatnya melakukan fit & proper test serta menetapkan kelima calon tersebut.

"BI sebagai pengawas keuangan dan moneter perannya sangat menentukan, hendaknya segera melakukan hal itu agar PT Bank Sumut bisa bekerja maksimal dan dapat mewujudkan target Bank Regional Champion tahun 2014 dan proses IPO (initial public offering) yang dicanangkan Asbanda (Assosiasi Bank Pembangunan Daerah) bekerja sama dengan BI," ujar Layari. 

Seperti diketahui, lima calon direksi PT Bank Sumut yang sudah diajukan ke BI Pusat untuk dilakukan fit & proper test, masing-masing Rudi Dogar Harahap untuk jabatan Dirut (Direkur Utama), HM Syahrir Ritonga untuk jabatan Dirum (Direktur Umum), Agung Santoso untuk jabatan Direksi Kepatuhan, Esther untuk jabatan Direkur Pemasaran, Saparuddin untuk jabatan Direktur Bisnis dan Syariah.

PT Bank Sumut saat ini hanya dijalankan dua direktur, yakni Direktur Umum HM Yahya dan Direktur Pemasaran dan Syariah dijabat Zenilhar yang masa jabatan keduanya ini diperpanjang tanpa batas waktu. Sedangkan posisi direktur utama lowong sejak Juni 2012, sedangkan direktur kepatuhan sudah kosong sejak Juli 2011.

"Jika kelima calon direksi dianggap BI tidak memenuhi kriteria atau ada semacam tuduhan terkena kasus korupsi seperti yang disampaikan aksi-aksi pengunjuk rasa, sebaiknya segera informasikan kepada para pemegang saham pengendali, untuk dilakukan perbaikan atau pengajuan ulang," ujar Layari sembari menambahkan Komisi C akanmengundang BI dan PT Bank Sumut untuk membicarakan masalah ini. (benny pasaribu)

Layari Pimpin Kerabat Sumut

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Adol Frian Rumaijuk

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Layari Sinukaban memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kerukunan Masyarakat Batak (Kerabat) Sumut periode 2013-2017. Kepengurusan dilantik langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kerabat HP Panggabean didampingi Rektor Universitas Darma Agung (UDA) Prof Dr Binsar Panjaitan di Hermina Center, Biro Rektor UDA, Jumat (22/3/2013).

Banyak permasalahan hukum adat dan permasalahan tentang lahan di Sumut yang hingga saat ini belum terselesaikan. Pemandangan itu yang mendorong dibentuknya DPD Kerabat Sumut ini, setelah dilaksanakannya sebelumnya seminar tentang Hukum Adat di Hotel Danau Toba Internasional.

Seperti disampaikan perwakilan Tokoh Adat Tahan Manahan Panggabean dalam sambutannya, ia menanggapi tentang hasil seminar yang dilakukan Kerabat yang menghasilkan suatu rumusan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). "Sangat menyentuh, dan sangat bermakna. Ketika ini akan diajukan untuk dibahas di legislatif," ujar Tahan yang juga anggota DPRD Sumut itu.

Juga disampaikannya, selamat atas pelantikan hari ini. Begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat, tentang tanah dan lahan di Sumut. Bahkan tergolong persoalan yang banyak dan rawan. Kehadiran kerabat amat diperlukan menurut Tahan.

Tidak hanya persoalan tanah-tanah yang dikuasai masyarakat tanpa dasar, mafia tanah, tetapi kehadiran perusahaan besar juga untuk memiliki lahan sering menimbulkan dampak yang buruk kepada masyarakat.

Dalam persoalan yang kita hadapi, seharusnya diutamakan musyawarah mufakat. Menempuh jalur-jalur kearifan lokal. Untuk itu, Kerabat hendaknya hadir menjadi jawaban, solusi dan bermanfaat ditengah-tengah masyarakat. "Saya yakin, ini akan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam mengembangkan kearifan lokal. Saat ini masyarakat kita sangat individual," ujarnya.

Kemudian disampaikan Ketua DPP Kerabat HP Panggabean, keberlangsungan sebuah organisasi hendaknya menjadi fokus utama seluruh kepengurusan yang dilantik. Bahkan, ia berpesan agar setiap program kerja yang diprogramkan dilaksanakan secara sistematis. "Tolong dicatat ini. Namanya ini adalah Kerabat, namun di dalamnya adalah Kerukunan Masyarakat Batak dan Nias, karena kita memiliki kesamaan dalam hal budaya," ujarnya.

Saat ini, perkara nuansa kultural di pengadilan semakin tinggi. Untuk itulah, kehadiran Kerabat hendaknya mempengaruhi politik, bukan malah dipengaruhi oleh politik. Selanjutnya akan dibentuk, organisasi di tingkat kabupaten dan kota lainnya di Sumut. Sehingga, katanya permasalahan yang ada saat ini akan dibahas dalam organisasi ini yang diberubut Masyarakat Hukum Adat (Mahudat). Lembaga adat nantinya dibentuk untuk membahas dan mencari solusi untuk penyelesaian permasalahan yang menyangkut hukum adat.

Sementara itu, Ketua DPD Kerabat Sumut Layari Sinukaban berikrar bahwa DPD Kerabat Sumut siap melaksanakan tugas yang diberikan demi mencapai masyarakat Sumut yang sejahtera.

Layari Sinukaban sebagai ketua, didampingi Sekretaris Drs Murtama Panggabean, Bendahara Eben Ezer Panggabean, serta para pengurus harian DPD Kerabat Sumut.


(afr / tribun-medan.com) 
http://medan.tribunnews.com/2013/03/22/layari-pimpin-kerabat-sumut

Hotel Harus Tingkatkan Pelayanan dan Pengamanan

http://www.swatt-online.com/hotel-harus-tingkatkan-pelayanan-dan-pengamanan/

Makin tingginya tingkat hunian hotel di kota Medan, menjadi pertanda bahwa arus kunjungan wisatawan ke Kota Medan semakin meningkat. Kota Medan pun saat ini sedang berbenah dan mempersiapkan diri dengan makin banyaknya bangunan pencakar langit seperti bangunan hotel dan perkantoran.

Kepada SWATT Online, Senin (6/8) Ketua Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD-PHRI) Sumut Layari Sinukaban memprediksi puluhan hotel, baik hotel berbintang dan kelas melati akan meramaikan bisnis perhotelan di kota Medan. Dengan makin ramainya hotel dan penginapan di kota Medan, persaingan merebut konsumen akan semakin ketat.

Menyikapi makin ketatnya persaingan hotel dalam merebut hati konsumen, Layari Sinukaban menyarankan agar hotel tidak melupakan pelayanan dan pentingnya pengamanan tamu-tamu hotel yang menginap. Kedua hal ini jangan sampai terlupakan.

Wisatawan yang datang berkunjung ke Sumut, lanjut Layari Sinukaban khususnya kota Medan selalu mengalami peningkatan karena posisi Medan yang berdekatan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand yang merupakan penyumbang terbesar wisman ke Sumut, sehingga tingkat hunian hotel di Medan terus meningkat.

Kota Medan, lanjutnya sebagai ibukota Provinsi Sumut dan berdekatan dengan Aceh, Riau dan Padang membuat wisatawan domestik sering memilih kota Medan sebagai tujuan wisata belanja.

”Ketika Bandara Kualanamu nantinya beroperasi, arus kunjungan wisatawan ke Sumut pasti akan mengalami peningkatan sehingga pertumbuhan bisnis perhotelan di Sumut, khususnya di Kota Medan akan semakin bergairah,” tandasnya.

Dengan semakin banyaknya hotel-hotel baru hadir di Medan, tambah Layari, PHRI Sumut meminta hotel bintang empat dan lima di Medan membenahi pelayanan dan terus meningkatkan pengamanan. Agar tamu-tamu yang menginap benar-benar merasa aman ketika datang ke Medan| James P Pardede.

FOTO: Ketua Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD-PHRI) Sumut Layari Sinukaban (James P Pardede)

Sadar Wisata, Kata Kunci untuk Meningkatkan Arus Kunjungan Wisata

http://www.swatt-online.com/sadar-wisata-kata-kunci-untuk-meningkatkan-arus-kunjungan-wisata/
Sumatera Utara memiliki banyak daerah tujuan wisata yang sangat diminati wisatawan domestik dan manca negara. Beberapa objek wisata yang terbilang sering dikunjungi wisatawan adalah Berastagi, Danau Toba, Tangkahan dan Bukit Lawang. Beberapa objek wisata lainnya juga ramai dikunjungi wisatawan domestik dan manca negara.

Namun sangat disayangkan, dari pantauan SWATT Online di beberapa objek wisata di Sumut, masalah keramahtamahan dan kebersihan lingkungan masih sering diabaikan oleh masyarakat. Pantauan di pasar buah Berastagi, sampah berserakan dimana-mana, kotoran kuda juga berceceran di sepanjang jalan. Kebersihan lingkungan menjadi pertimbangan untuk tinggal berlama-lama di salah astu kawasan wisata.

Menanggapi hal ini, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sumut Layari Sinukaban ketika dihubungi SWATT Online via selular, Selasa (3/8) mengatakan bahwa permasalahan yang muncul adalah masyarakat Sumut belum sepenuhnya akan sadar wisata. Padahal, sadar wisata adalah kata kunci untuk meningkatkan arus kunjungan wisata.

”Sadar wisata dalam hal ini mencakup masalah keamanan, kebersihan lingkungan dan keramahan para pelaku wisata di daerah tujuan wisata di Sumut,” paparnya.

Kemudian, lanjut Layari, masalah persaingan tarif hotel juga sering menjadi kendala bagi beberapa wisatawan untuk tinggal (extend) lebih lama di daerah tujuan wisata di Sumut. Persaingan tarif hotel menjadi agenda penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. (mes)
  foto : Danau Toba- by James P. Pardede

Berita Seputar Indonesia

Nelayan Masih Dipungut Retribusi
Tuesday, 16 February 2010

MEDAN (SI) – Pemerintah daerah (pemda) masih memungut retribusi di sektor perikanan, terutama dari nelayan.Retribusi yang diatur melalui peraturan daerah (perda) belum bisa dihentikan karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menghapuskan pungutan tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara Zulkarnain menyatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad memang telah menyampaikan imbauan kepada pemerintah daerah untuk membebaskan retribusi terhadap nelayan.Bahkan, pada Oktober 2009,Fadel telah menyampaikan surat kepada seluruh gubernur yang meminta penghapusan retribusi bagi nelayan. Zulkarnain menuturkan, imbauan saja belum cukup kuat untuk mencabut satu perda yang sudah berlaku.Atas dasar itu, pemerintah provinsi,kabupaten,dan kota tetap memungut retribusi yang memberatkan nelayan.

”Paling tidak, pencabutan perda melalui peraturan presiden (perpres),” tutur Zulkarnain di Medan kemarin. Akhir tahun lalu, Fadel sudah berkali-kali menginstruksikan pemda agar menghapuskan segala retribusi di sektor perikanan terhitung sejak Januari 2010. Dasar penghapusan retribusi ini karena dinilai telah memberatkan nelayan. Penghapusan retribusi ini akan membebaskan nelayan dari sejumlah kewajiban yang selama ini menjadi beban pendapatan mereka. Namun,penghapusan retribusi ini secara langsung akan mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perikanan.

Sebagai kompensasinya,Kementerian Kelautan dan Perikanan akan meningkatkan dana alokasi khusus (DAK) kepada daerah. Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) sendiri masih memiliki dua perda yang menjadi dasar pemungutan retribusi kepada nelayan. Kedua peraturan itu,yakni Perda No 3/2007 tentang Retribusi Tempat PenangkapanIkandanPerdaNo4/ 2007 tentang Retribusi Pengujian Laik Tangkap Kapal Perikanan.Namun, keduaperdainikurangefektifdalam menggali potensi PAD. Penyebabnya, substansi Perda No 3/2007, ternyata juga dimiliki sejumlah daerah, seperti Kabupaten Asahan,Tapanuli Tengah,Kota Sibolga.

Sementara itu, PerdaNo4/2007padadasarnya kerap diabaikan nelayan,terutama pemilik kapal besar.Dalam pelaksanaannya, banyak kapal besar seperti di Belawan tidak bersedia membayar retribusidenganalasansudahmemiliki tangkahan sendiri. Zulkarnain menambahkan, penghapusan retribusi sebenarnya tidak serta-merta harus menghapuskan perda. Sebab, retribusi hanya bagian dari perda. Sementara itu, bagian lain juga mengatur regulasi yang bertujuan untuk pembinaan dan penataan sektor perikanan di daerah. ”Jadi bisa saja perda tetap ada, tetapi retribusinya yang dihapuskan,”ujarnya. Meski begitu, Zulkarnain menuturkan, Pemprovsu akan tetap mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Sejauh ini, pemda hanya bisa menunggu kebijakan lebih lanjut mengenai penghapusan perda yang mengatur retribusi dari nelayan. Apalagi, pemerintah pusat sudah menjanjikan peningkatan DAK sebagai kompensasi hilangnya PAD dari sektor perikanan.”Kami tetap konsisten mendukung penghapusan retribusi untuk kepentingan nelayan,” tuturnya. Ketua Komisi B DPRD Sumut Layari Sinukaban mengungkapkan, pada dasarnya,DPRD Sumut juga mendukung penghapusan retribusi terhadap nelayan. Sebagai salah satu sumber pendapatan di luar PAD sektor perikanan, Layari menyarankan agar pemda memaksimalkan usaha, seperti budi daya perikanan dan mengembangkan industri perikanan.

Berdasar data Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut,PAD yang diperoleh dari sektor perikanan pada 2008 mencapai Rp1,6 miliar, sedangkan pada 2009 meningkat menjadi Rp2,35 miliar. Sementara itu,DAK untuk kabupaten/kota di Sumut mencapai Rp60 miliar per tahun dan dana dekonsentrasi sekitar Rp11 miliar per tahun. (rijan irnando purba)

Berita Harian SIB

Ketua Komisi B DPRD Sumut Layari Sinukaban, S.IP: Dukungan Pers Amat Menentukan Keberhasilan Anggota DPRDSU Perjuangkan Aspirasi Rakyat

SIB, 12 February 2010

Medan (SIB)
Ketua Komisi B DPRD Sumut, Layari Sinukaban, SIP menyatakan amat mengandalkan dukungan pers dan wartawan, dalam mendukung kinerja anggota DPRDSU dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, apalagi hal tersebut telah menjadi dasar anggota dan kader partai Demokrat untuk merangkul pers dan wartawan sebagaimana intruksi Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang berpidato di puncak hari pers, Selasa (9/2) di Palembang, yang mengajak semua pihak terbuka kepada pers. Hal tersebut dikatakan Layari Sinukaban dalam siaran persnya, Kamis (11/2) malam.
Menurut Layari Sinukaban, Komisi B DPRD Sumatera Utara yang di pimpinnya selama ini amat terbantu dengan dukungan pers dan wartawan yang bertugas di DPRD Sumatera Utara. Demikian juga dengan rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang digelar Komisi B DPRD Sumut dengan mengundang konterpartnya (Kadin Sumut), Selasa (9/2) yang mana rapat tersebut dilakukan secara tertutup sesuai dengan kesepakan peserta rapat yaitu anggota Komisi B DPRDSU dan Kadinsu, dimana hal tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 319 yang isinya mengatakan, “Semua rapat di DPRD Provinsi pada dasarnya bersipat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.” Dalam pasal berikutnya yaitu pasal 320 menyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan rapat DPRD Provinsi diatur dengan peraturan DPRD Provinsi tentang tata tertib.
Dikatakan Layari Sinukaban, sebagaimana dengan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara, pasal 69 ayat 3 menyatakan, rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersifat terbuka kecuali peserta rapat menghendaki tertutup dan begitu juga dalam ayat 4 menyatakan, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Badan Legislasi dan Rapat Panitia Khusus bersifat tertutup, kecuali peserta rapat mengjendaki terbuka, ujar Layari Sinukaban dengan tegas.
Oleh karena itu menurut Layari Sinukaban, ketika dirinya selaku Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara, memimpin rapat kerja dan dengar pendapat dengan pengurus Kadinsu beserta anggota Komisi B DPRDSU yang pada rapat itu disepakati untuk dilaksanakan secara tertutup dan rapat akhirnya diskors untuk dilanjutkan pada waktu yang disepakati pada Februari 2010, supaya tidak melanggar ketentuan yang sudah di sepakati di Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Utara, maka keterangan pers belum dapat dilakukan karena belum ada keputusan rapat,” ujar Layari Sinukaban.
Dikatakan Layari Sinukaban, dirinya amat konsen dan sangat menghargai pers serta kerja sama yang baik dengan mitra wartawan, karena kinerjanya sebagai anggota dewan dan ketua komisi B DPRDSU sangat di tunjang oleh peranan pers dan wartawan selama ini. Hal tersebut juga disadari olehnya dengan ketentuan yang mengacu kepada Undang- undang Nomor 40 Tahun 1999, tentang Pers yang mewajibkan kerja sama yang se-erat eratnya dengan pers dalam memberikan keterangan serta informasi, sehingga setiap kegiatan di Komisi B DPRDSU dapat tersosialisasi dan di ketahui oleh masyarakat secara luas, ujar Layari Sinukaban.
Menurut Layari Sinukaban, dirinya sama sekali tidak ada sedikit pun melakukan menodai hari pers nasional sehubungan dengan di lakukannya rapat kerja dan dengar pendapat Komisi B DPRDSU dengan pengurus Kadinsu serta tidak pernah ada instruksi Ketua DPRDSU H Saleh Bangun untuk mengadakan rapat tertutup, “Rapat tertutup itu sepenuhnya merupakan kesepakatan anggota Komisi B dan Pengurus Kadinsu yang dibenarkan oleh UU dan Tata Tertib DPRDSU,” ujar Layari Sinukaban. (Rel/R2/u)

Berita Analisa

Layari Sinukaban S.IP ; Dukungan Pers Amat Menentukan Keberhasilan Anggota Dewan

Medan, (Analisa)

Ketua Komisi B DPRD Sumut, Layari Sinukaban, S.IP menyatakan amat membutuhkan dukungan pers dan wartawan dalam mendukung kinerja anggota DPRDSU dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.



Apalagi hal tersebut juga menjadi dasar anggota dan kader partai Demokrat untuk merangkul pers dan wartawan sebagaimana instruksi Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN), Selasa (9/2) di Palembang.

"Pada kesempatan itu Presiden mengajak semua pihak terbuka kepada pers," demikian dikatakan Layari Sinukaban dalam siaran persnya, Kamis (11/2) malam.

Menurut Layari Sinukaban, Komisi B DPRD Sumatera Utara yang dipimpinnya selama ini amat terbantu dengan dukungan pers dan wartawan yang bertugas di DPRD Sumatera Utara. Demikian juga dengan rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang digelar Komisi B DPRD Sumut dengan mengundang Kadin Sumut, Selasa (9/2) yang mana rapat tersebut dilakukan secara tertutup sesuai dengan kesepakan peserta rapat yaitu anggota Komisi B DPRD SU dan KADINSU.

Rapat tertutup tersebut katanya, sesuai dengan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 319 yang isinya mengatakan, semua rapat di DPRD Provinsi pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Dalam pasal berikutnya yaitu pasal 320 menyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan rapat DPRD Provinsi diatur dengan peraturan DPRD Provinsi tentang tata tertib.

Tata Tertib Dewan

Dikatakan Layari Sinukaban, sebagaimana dengan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara, pasal 69 ayat 3 menyatakan, rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersifat terbuka kecuali peserta rapat menghendaki tertutup dan begitu juga dalam ayat 4 menyatakan, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Badan Legislasi dan Rapat Panitia Khusus bersifat tertutup, kecuali peserta rapat menghendaki terbuka.

Oleh karena itu menurut Layari Sinukaban, Ketika dirinya selaku Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara, memimpin rapat kerja dan dengar pendapat dengan pengurus KADINSU beserta anggota Komisi B DPRDSU yang pada rapat itu disepakati untuk dilaksanakan secara tertutup dan rapat akhirnya diskors untuk dilanjutkan pada waktu yang disepakati pada Februari 2010, supaya tidak melanggar ketentuan yang sudah di sepakati di Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Utara, maka keterangan untuk pers belum dapat di lakukan karena belum ada keputusan.

Dikatakan Layari Sinukaban, dirinya amat konsern dan sangat menghargai pers serta kerja sama yang baik dengan mitra wartawan, karena kinerjanya sebagai anggota dewan dan ketua komisi B DPRDSU sangat di tunjang oleh peranan pers dan wartawan selama ini.

Hal tersebut juga disadari olehnya dengan ketentuan yang mengacu kepada Undang- undang Nomor 40 Tahun 1999, tentang Pers yang mewajibkan kerja sama yang se-erat eratnya dengan pers dalam memberikan keterangan serta informasi, sehingga setiap kegiatan di Komisi B DPRDSU dapat tersosialisasi dan di ketahui oleh masyarakat secara luas.

Menurut Layari Sinukaban, dirinya sama sekali tidak ada sedikitpun melakukan menodai hari pers nasional sehubungan dengan di lakukannya rapat kerja dan dengar pendapat Komisi B DPRDSU dengan pengurus KADINSU serta tidak pernah ada instruksi Ketua DPRDSU H Saleh Bangun untuk mengadakan rapat tertutup, " Rapat tertutup itu sepenuhnya merupakan kesepakatan anggota Komisi B dan Pengurus KADINSU yang di benarkan oleh UU dan Tata Tertib DPRDSU", ujar Layari Sinukaban. (rrs/rel)

Berita Analisa-Selasa, 9 February 2010

Penyaluran Pupuk, Raskin dan Konversi Minyak Tanah ke Gas Harus Diawasi dengan Benar

Medan, (Analisa)

Memasuki bulan tanam (Januari sampai akhir Maret 2010) ini, petani di Sumatera Utara sangat membutuhkan pupuk untuk mendukung pertumbuhan tanaman padi di sawah yang mereka tanam. Pupuk bersubsidi tersebut sering menjadi kendala dan keluhan petani di beberapa daerah di Sumut.

"Ketersediaan pupuk bersubsidi sangat penting bagi petani," kata Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sumut, Layari Sinukaban di Medan, Kamis (4/2) lalu.

Lebih lanjut Layari yang juga Ketua Komisi B DPRD Sumut ini mengatakan bahwa penyaluran pupuk, beras miskin dan tabung gas konversi harus benar-benar diawasi oleh dinas dan instansi terkait. Tidak hanya itu, pengawasan terhadap penyalurannya pun tidak boleh luput dari pengawasan Assisten II Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sumater Utara.

Sebelumnya, kata Layari, tim dari Ekbang Provsu yang langsung dipimpin oleh Assisten II Djaili Azwar telah memaparkan program kerja mereka terutama dalam hal pengawasan penyaluran pupuk, beras miskin dan tabung gas yang ukuran 3 kilogram.

"Dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi, raskin dan pembagian tabung gas 3 kilogram, Assisten II Ekbang provsu harus benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Sumut.

Tidak hanya permasalahan pupuk bersubsidi, lanjutnya pupuk tidak bersubsidi pun sering sulit ditemukan di lapangan.

Terkait permasalahan penyaluran beras miskin yang tersendat, menurut Layari ini adalah akibat ulah sejumlah oknum lurah, kepala desa, camat sampai bupati yang sering menunggak pembayaran raskin. Yang menerima akibatnya adalah masyarakat miskin.

Masalah konversi minyak tanah ke gas juga masih menuai banyak kendala di beberapa daerah. Dalam kaitan ini, kata Layari pihak terkait perlu melakukan edukasi dan sosialisasi secara terpadu agar masyarakat tidak takut dan terkejut dengan mulai hilangnya minyak tanah di pasaran.

"Yang terpenting adalah, pengawasan dan keseriusan dari semua pihak untuk mensejahterakan rakyat miskin dan memberikan kemudahan kepada perekonomian rakyat dan pedesaan untuk berkembang," tegasnya. (jam)

Berita Waspada 8 Desember 2009

Hadapi FTA ASEAN-China dengan semangat nasionalisme
Warta - Sumut
WASPADA ONLIN

MEDAN - Komisi B DPRD Sumatera Utara minta pemerintah di semua tingkatan mendorong upaya peningkatan kecintaan masyarakat terhadap produk Indonesia, menyusul segera diberlakukannya "Free Trade Area (FTA)" atau area perdagangan bebas ASEAN-China mulai 1 Januari 2010.

"Perdagangan bebas hanya bisa dihempang dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Jika tidak, produk-produk dalam negeri akan semakin terpuruk diserbu produk asing, dalam hal ini produk-produk asal China," ujar Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Sumut, Layari Sinukaban, tadi pagi.

Ia mengatakan, produk-produk asal China sudah sejak lama "membanjiri" pasar dalam negeri termasuk Sumut. Produk-produk yang ditawarkan bahkan lebih berkualitas sekaligus dengan harga yang lebih murah ketimbang produk lokal.

"Kini ada 'FTA'. Tanpa 'FTA' saja sudah sangat banyak produk asal China menguasai pasar dalam negeri termasuk pasar-pasar tradisional. Amerika Serikat saja kewalahan mengatasi serbuan produk asal China," katanya.

Sehubungan dengan itu, politisi dari Partai Demokrat itu mengaku sangat berharap pemerintah terus menggelorakan semangat nasionalisme dan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap produk dalam negeri.

"Rakyat harus terus diimbau dan bahkan dipacu agar tetap berpijak pada asas mencintai produk dalam negeri. Pemerintah harus terus memberi dorongan agar mencintai produk dalam negeri menjadi budaya bangsa, seperti yang telah banyak dilakukan negara lain," ujarnya.

Tidak hanya sampai di situ, pemerintah juga harus berkepentingan dalam menjamin eksistensi usaha kecil, mikro dan koperasi (UKMK) agar tidak tergerus produk impor. Pemerintah diminta memberikan segala bentuk kemudahan agar UKMK bisa bertahan di tengah derasnya serbuan produk impor.

Menurut Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut itu, pemerintah juga harus membebaskan UKMK dari segala bentuk pungutan yang hanya menimbulkan biaya tinggi.

"Bila perlu pemerintah menyediakan skim kredit dengan bunga non-komersial dan menjamin pemasaran produk UKMK. Segala bentuk perizinan semestinya juga tanpa biaya," ujarnya.

Selain itu, pemerintah melalui instansi terkait juga dapat mendorong peningkatan kualitas produk lokal melalui pembinaan-pembinaan secara berkelanjutan.

"Dengan berbagai sokongan itu harga pokok produksi produk lokal akan semakin rendah dengan mutu yang lebih baik, sehingga diharapkan bisa bersaing dengan produk impor," katanya.

Layari Sinukaban yang juga Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sumut mengaku sangat khawatir "FTA ASEAN-China" akan semakin membuat produk dalam negeri terpojok dan menjadi asing di negeri sendiri.

"Peran pemerintah tentu sangat kita harapkan, sementara lembaga keuangan juga diharapkan memberi kemudahan bagi UKMK di dalam negeri. Jangan seperti selama ini, BI rate hanya 6,5 persen tetapi bunga kredit bisa mencapai 14-17 persen, sementara tingkat bunga internasional justru di bawah 4 persen," pungkasnya.

Berita Internet

Ivenstor Jepang Lirik Tanam Ubi Jalar di Siborongborong

Posted by: nababan on: 1 Februari 2010

Medan (Nababan) - Komisi B DPRD Sumut menegaskan, investor Jepang melirik tanaman ubi jalar di Siborong-borong Tapanuli, karena rasanya sangat gurih dan nikmat, sehingga sangat cocok dihidangkan sebagai makanan ringan di hotel-hotel maupun restoran di negara sakura tersebut.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Sumut yang juga Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Sumut Layari Sinukaban, SIP kepada wartawan, Minggu (31/1) di Medan menanggapi adanya rencana investor Jepang mengincar tanaman ubi jalar Siborong-borong.
“Ketika kita sedang berbincang-bincang dengan sejumlah pengusaha hotel dan restoran dari Jepang pada suatu pertemuan tukar informasi dengan sejumlah pengusaha dari Medan, mereka mengutarakan niatnya ingin melakukan kerja sama dengan masyarakat Siborong-borong dalam hal melakukan penanaman ubi jalar,” ujar Layari.
Para pengusaha Jepang tersebut, tambah Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut itu, sangat tertarik melihat kegurihan ubi jalar Siborong-borong dan ingin menjadikannya sebagai makanan ringan di hotel-hotel maupun restoran di negeri sakura tersebut.
“Awalnya mereka tertarik, ketika kita sedang menikmati hidangan berupa gorengan dan rebusan ubi jalar Siborong-borong, lalu para pengusaha itu bertanya dari mana asal ubi tersebut, kemudian mengutus perwakilannya melakukan peninjauan ke Siborong-borong Taput serta ke Humbahas (Humbang Hasundutan),” tambah Layari.
Utusan para investor tersebut sempat terkagum-kagum melihat hamparan lahan kosong di sisi kiri-kanan jalan, termasuk lahan menuju Kota Doloksanggul Kabupaten Humbahas yang berdasarkan penelitian, bahwa kawasan itu sangat cocok sebagai budi daya ubi jalar.
“Tapi yang mengejutkan para investor, tanaman ubi jalar yang dikelola masyarakat sangat tidak terawat dan kelihatannya kurang maksimal pemeliharaannya, sehingga mereka berniat melakukan kerja-sama dengan masyarakat menanam ubi tersebut secara profesional,” tambah Layari yang kerap melanglang buana ke negara-negara luar.
Berkaitan dengan itu, Layari Sinukaban anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini mendesak Pemkab Taput dan Humbahas maupun Pempropsu segera menindak-lanjuti keinginan investor Jepang dimaksud, guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Tapanuli.(M10/d)

Berita Analisa

Ketua PHRI Sumut Layari Sinukaban : Pemadaman juga Berimbas terhadap Perhotelan

Pemadaman listrik, menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut Layari Sinukaban sangat mempengaruhi operasional hotel dan restoran di Sumut, khususnya kota Medan.

"Kita sangat-sangat dirugikan dengan dilakukannya pemadaman oleh PT PLN. Karena akan berimbas pada banyak hal termasuk operasional hotel dan restoran," tegasnya.

Layari berpendapat, keluhan para anggota PHRI tentang pemadaman listrik harus dibahas, mengingat industri perhotelan erat kaitannya dengan sektor parawisata. Apalagi, tak bisa dipungkiri ujung tombak terdepan pengembangan wajah parawisata sebuah daerah tak terlepas dari industri perhotelan dan restoran.

" Kalau kita berbicara tentang hotel, berarti kita berbicara soal investasi. Kalau ketersediaan pasokan energi listrik masih mengalami kendala bagaimana investor mau menanamkan investasinya. Permasalahan ini akan terkait dengan banyak sendi," kata Layari.

Dengan tegas, kata Layari yang juga Ketua Komisi B (Perekonomian) DPRD Sumut, mengingatkan PLN agar segera menindaklanjuti keluhan rakyat. Supaya ke depan PLN tidak lagi melakukan pemadaman listrik yang pada akhirnya merugikan perekonomian rakyat. James

Berita SIB 29 Jan 2010

Kader Partai Demokrat Layari Sinukaban: Bukan Tidak Mungkin Hadi Utomo akan Diminta Kembali Pimpin PD di Kongres Bali

Medan(SIB)
Partai Demokrat sejak awal dibangun dengan tujuan menjadi partai yang bersih dan profesional serta mampu memperjuangkan aspirasi rakyat. Dengan modal dan komitmen itu, Partai Demokrat berhasil merebut hati rakyat dan memenangkan Pemilu dan Pilpres yang mengantarkan SBY sebagai Presiden RI untuk masa jabatan ke-2. Perjuangan itu tidak terlepas dari peranan H Hadi Utomo SH MM sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat dalam membangun dan membesarkan partai tanpa memiliki ambisi menjadi pejabat atau menteri. Ia hanya ingin mengurus dan membesarkan partai. Hal tersebut dikatakan Layari Sinukaban, S.IP Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara kepada pers, Senin sore di Medan.
Untuk itu, menurut Layari Sinukaban yang ketua Komisi B DPRD Sumut ini, seluruh kader dan anggota Partai Demokrat sangat wajar memberikan penghargaan atas jasa-jasa H Hadi Utomo dalam membesarkan partai dan bukan tidak mungkin dalam Kongres mendatang di Bali Ketua Umum DPP Partai Demokrat H Hadi Utomo tetap diminta kesediaannya kembali sebagai Ketua Umum partai.
Dikatakan Layari Sinukaban, di tangan H Hadi Utomo partai dapat menjalankan dan melaksanakan misi partai selama ini yaitu; memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai semangat reformasi.
Sedangkan misi lain yang berhasil dilaksanakan partai, menurut Layari Sinukaban, meneruskan perjuangan bangsa melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya.
Dalam kesempatan tersebut, Layari Sinukaban juga menyerukan agar seluruh anggota dan kader partai Demokrat dapat melaksanakan misi dan 10 langkah yang telah diinstruksikan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) antara lain kader Partai Demokrat harus mendukung terbangunnya pemerintah yang baik di seluruh Indonesia, bersih dari korupsi, termasuk pemeritah daerah. Juga mendorong seluruh jajaran pemerintah mulai dari menteri, gubernur, bupati, dan walikota untuk turun ke bawah bertemu masyarakat.
Di samping itu, kata Layari Sinukaban, Kader Partai Demokrat diminta ikut memberantas mafia hukum. Juga mendorong masyarakat yang menjadi korban pemerasan dari mafia hukum agar mendapat keadilan. Harus mendukung pengembangan koperasi, UKM, dan mensukseskan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lima tahun ini dialokasikan dana sebesar Rp 10 triliun. Ikut mendorong kaum perempuan, aktif menjalankan usaha mikro dan menengah, membantu petani agar penghasilan mereka semakin baik, serta mendorong diversifikasi pangan di wilayah masing-masing.
“Kalau semua Visi, Misi dan 10 Langkah dari SBY ini dilaksanakan dengan baik, maka untuk 5 tahun ke depan Partai Demokrat akan tetap sebagai partai terbesar dan di cintai rakyat, dan khusus di Sumatera Utara, Fraksi Partai Demokrat yang di pimpin Palar Nainggolan beserta anggota lainnya akan berbuat semaksimal mungkin dalam melayani rakyat, apalagi DPRD Sumatera Utara juga di pimpin oleh Kader Partai Demokrat H Saleh Bangun,” ujar Layari Sinukaban. (Rel/R2/o)

IMBC, 22 Des 2009

Selasa 22 Desember 2009 — Admin
RPJMD Sumut 2009 Belum Singgung Ekonomi Mikro

>>yoko, medan
Ketua Komisi B DPRD Sumut Layari Sinukaban SIP menilai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Sumut 2009-2013 belum menyinggung soal ekonomi mikro.
"Karena itu kita merasa sangat terkejut prihatin, terenyuh, terperangah dan heran, mendapati kenyataan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2009-2013, tak satu kata pun menyinggung soal ekonomi mikro," tutur Layari, Selasa (22/12), menyikapi undangan sosialiasi RPJMD dari Gubernur Sumut kepada dewan, besok (23/12) di Hotel Grand Antares.
Bahkan menurut politisi Partai Demokrat ini, setelah membaca naskah RPJMD berkali-kali, kata ekonomi makro pun cuma sekali disebut.
Padahal, kata Layari, pembangunan ekonomi mikro atau ekonomi pro rakyat berbasis sektor riil itu adalah pembangunan yang meliputi sektor pertanian dalam arti luas (peternakan, perkebunan, perikanan dan ketahanan pangan).
"Dan sekitar 70 persen masyarakat Sumut menggantungkan harapan dan kehidupannya di sektor tersebut," ujar Ketua PHRI Sumut dan Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sumut ini.
Dikatakannya, Komisi B yang membidangi perekonomian sungguh-sungguh mengharapkan agar Pemprovsu segera merevisi RPJMD tersebut dengan serta merta, apalagi Gubsu Syamsul Arifin dalam visi-misinya mengedepankan agar rakyat tidak lapar, tidak bodoh, tidak lapar dan memiliki masa depan.
"Kalau demikian halnya berarti RPJMD Pemprovsu 2009-2013 ini bisa disebut tidak sesuai dengan visi-misi Gubernur Sumut Syamsul Arifin. Hal ini sangat mengherankan dan mengecewakan kita," tegas Layari Sinukaban.
Layari mengingatkan kembali, sesuai dengan undang-undang, DPRD Sumut merupakan unsur penyelenggara pemerintahan bersama Pemprovsu. "Dengan demikian dirinya selaku Ketua Komisi B DPRD Sumut sangat berharap kiranya RPJMD Sumut itu segera direvisi demi kepentingan rakyat," katanya.
Ia menambahkan, dirinya juga sangat kecewa dengan undangan Gubernur Sumut kepada DPRD Sumut, yang cuma sebatas sosialisasi belaka. Hal itu bermakna anggota DPRD Sumut tidak berhak memberikan usulan untuk memperkaya dan memperbaiki muatan yang terkandung di dalam RPJMD Sumut tersebut.
"Kendati begitu, saya akan bersuara keras dalam acara itu, dan akan melakukan desakan supaya ekonomi mikro dicantumkan di dalam RPJMD yang sangat penting dan strategis tersebut," katanya. ***

Berita Metro Siantar, 14 Desember 2009

DPR Dukung Otorita Danau Toba

Senin, 14 Desember 2009

Pemkab Diminta Membuat Grand Design
SIMALUNGUN-METRO; Komisi II DPR RI meminta Pemkab Simalungun bersama delapan pemerintah kabupaten yang mengitari Danau Toba menyiapkan rancangan pembangunan jangka panjang untuk kemajuan wisata Danau Toba. Hal ini berkaitan dengan semakin derasnya usulan Danau Toba dijadikan sebagai daerah otorita.

Baru-baru ini, anggota komisi II DPR-RI, Eddy Mihaty MSi yang ditemui usai bertemu dengan jajaran Muspida Plus Pemkab Simalungun mengatakan, pihaknya (DPR RI) merasa perlu mengetahui program pemerintah daerah kerja untuk menjadikan Danau Toba sebagai daerah otorita.

"Untuk itu kita mengimbau pemerintah daerah termasuk Simalungun menyiapkan grand design pembentukan daerah otorita Danau Toba itu," kata wanita berkulit putih ini.

Ditanya pendapatnya tentang potensi keberhasilan sebuah badan otorita? Eddy Mihaty memrediksi, jika dikelola dengan baik akan menunjang percepatan laju pertumbuhan ekonomi pariwisata di daerah Sumatera Utara. Hal ini kata Mihaty berkaca pada pengalaman beberapa daerah otorita seperti Batam.

"Seandainya telah direncanakan dengan matang dan memang diyakini dapat memaksimalkan seluruh potensi yang terkandung di Danau Toba, secara pribadi dan kelembagaan, saya mendukung program pembentukan daerah otorita itu," tegas Politisi dari PDI-P asal DI Yogyakarta ini sembari mengajak elemen masyarakat mendukung rencana pembentukan badan otorita Danau Toba.

"Pembentukan badan otorita perlu segera diwujudkan dengan harapan dapat mengembalikan kejayaan Danau Toba seperti beberapa dekade lalu. Selain itu, dengan adanya badan otorita Danau Toba, diharapkan kesejahteraan masyarakat di beberapa kabupaten yang berbatasan dengan Ddanau Toba seperti Simalungun, Dairi, Samosir, Tobasa, dapat ditingkatkan," katanya.

Bantu PAD 6 Kabupaten

Sementara itu Pemkab Karo dan DPRD menyambut baik usulan pembentukan Badan Otorita Danau Toba untuk pengembangan ojek wisata yang dilindungi Undang-Undang. Hal ini dikatakan petanda baik bagi enam kabupaten/kota yang berada di kawasan Danau Toba seperti Kabupaten Simalungun, Humbahas, Tobasa, Samosir, Dairi dan Kabupaten Karo.

"Apabila badan otorita Danau Toba terbentuk, enam kabupaten itu bakal menjadi salahsatu ikon wisata nasional. PAD masing-masing daerah akan meningkat," ujar Sekda Karo, Ir Makmur Ginting MSi.

"Wisata akan bisa maju bila wisatawan telah menganggap daerah yang dikunjunginya sebagai tempat hidupnya," katanya sembari membandingkan keindahan Danau Toba tak kalah indah dengan objek wisata Bali.

Kata Ir Makmur lagi, dalam mengembangkan badan otorita Danau Toba harus ada kesepakatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten lainnya untuk mengembangkan dan mengelola badan otorita Danau Toba.

"Pemprovsu dan kabupaten lainnya harus satu persepsi dalam hal tata ruang untuk mengembangkan otorita Danau Toba baik dari segi perdagangan, industri, pelayanan transportasi berskala nasional," pungkasnya.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua Komisi B DPRD Karo, Frans Dante Ginting. Menurutnya, dalam pengembangan tersebut, Pemkab Karo dan kabupaten lainnya yang berada di kawasan Danau harus duduk satu meja untuk melakukan kajian-kajian.

Usulan agar kawasan wisata Danau Toba dijadikan daerah Otorita juga mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Ada yang optimis, namun ada juga yang pesimis dalam perwujudan kawasan ini menjadi daerah Otorita. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sumut Layari Sinukaban mendukung adanya usulan ini.

Menurut Layari yang juga Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian) DPRD Sumut, Gubernur Sumatera Utara H Syamsul Arifin SE dan 8 Kepala Daerah (Bupati) yang ada di kawasan Danau Toba wajib mendukung dan memperjuangkan gagasan menjadikan Danau Toba menjadi daerah Otorita ke pemerintah pusat.

"Dengan perubahan status menjadi daerah Otorita, diharapkan daerah tujuan wisata (DTW) Danau Toba bisa dikelola lebih maksimal, profesional dan berskala internasional," tegas Layari.

Tidak hanya gubernur dan kepala daerah yang ada di 8 kabupaten/kota di kawasan Danau Toba, lanjutnya anggota DPRD di 8 kabupaten/kota tersebut juga harus menunjukkan dukungannya. Dan, 8 kabupaten/kota yang wilayahnya bersinggungan langsung dengan kawasan Danau toba adalah Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Simalungun, Karo, Dairi, Pakpak Bharat dan Humbang Hasundutan.

Barangkali, kata Layari ada anggapan dari beberapa kalangan di kabupaten/kota yang bersinggungan dengan kawasan Danau Toba dengan menjadi daerah Otorita akan mengurangi kontribusi kawasan wisata tersebut ke PAD masing-masing kabupaten. Padahal, lanjutnya dengan adanya otorita itu akan meningkatkan kontribusi terhadap 8 kabupaten/kota yang ada di sekitar Danau Toba, bahkan kontribusinya terhadap provinsi masih memungkinkan untuk ditingkatkan.

"Tak ada salahnya kalau kita berguru pada pengalaman beberapa daerah yang sudah menjadi daerah otorita. Seperti Pulau Batam misalnya. Kawasan ini sekarang sangat pesat dalam mempromosikan kawasan wisatanya. Mereka mengusung motto "Visit Batam 2010". Jangankan Batam, Asahan yang hanya mengandalkan sektor kelautan dan perikanan saja menjadi daerah otorita," tandasnya.

Apalagi Danau Toba yang menjadi salah satu keajaiban dunia, kata Layari memiliki pemandangan alam yang sangat indah. DTW Danau Toba harus dibangkitkan kembali untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara.

"Daerah otorita akan lebih menjamin datangnya investor dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan masuknya investor, kawasan Danau Toba akan lebih hidup dan industri pariwisata di kawasan ini akan lebih bergairah," paparnya.

Karena, kata Layari yang juga Ketua HIPPI Sumut ini, di negara mana pun di dunia ini, kemajuan sektor pariwisata menjadi salah satu tolok ukur kemajuan sebuah negara, selain menjadi salah satu kontribusi terbesar devisa negara.

Ia menambahkan, usulan Danau Toba menjadi daerah Otorita jangan hanya sebatas wacana atau rencana yang tidak pernah diwujudkan. Otorita menjadi solusi untuk membenahi kawasan DTW Danau Toba. (mag-07/ana/int)

Beerita Waspada, 8 Desember 2009

Hadapi FTA ASEAN-China dengan semangat nasionalisme

Warta - Sumut
WASPADA ONLINE

MEDAN - Komisi B DPRD Sumatera Utara minta pemerintah di semua tingkatan mendorong upaya peningkatan kecintaan masyarakat terhadap produk Indonesia, menyusul segera diberlakukannya "Free Trade Area (FTA)" atau area perdagangan bebas ASEAN-China mulai 1 Januari 2010.

"Perdagangan bebas hanya bisa dihempang dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Jika tidak, produk-produk dalam negeri akan semakin terpuruk diserbu produk asing, dalam hal ini produk-produk asal China," ujar Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Sumut, Layari Sinukaban, tadi pagi.

Ia mengatakan, produk-produk asal China sudah sejak lama "membanjiri" pasar dalam negeri termasuk Sumut. Produk-produk yang ditawarkan bahkan lebih berkualitas sekaligus dengan harga yang lebih murah ketimbang produk lokal.

"Kini ada 'FTA'. Tanpa 'FTA' saja sudah sangat banyak produk asal China menguasai pasar dalam negeri termasuk pasar-pasar tradisional. Amerika Serikat saja kewalahan mengatasi serbuan produk asal China," katanya.

Sehubungan dengan itu, politisi dari Partai Demokrat itu mengaku sangat berharap pemerintah terus menggelorakan semangat nasionalisme dan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap produk dalam negeri.

"Rakyat harus terus diimbau dan bahkan dipacu agar tetap berpijak pada asas mencintai produk dalam negeri. Pemerintah harus terus memberi dorongan agar mencintai produk dalam negeri menjadi budaya bangsa, seperti yang telah banyak dilakukan negara lain," ujarnya.

Tidak hanya sampai di situ, pemerintah juga harus berkepentingan dalam menjamin eksistensi usaha kecil, mikro dan koperasi (UKMK) agar tidak tergerus produk impor. Pemerintah diminta memberikan segala bentuk kemudahan agar UKMK bisa bertahan di tengah derasnya serbuan produk impor.

Menurut Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut itu, pemerintah juga harus membebaskan UKMK dari segala bentuk pungutan yang hanya menimbulkan biaya tinggi.

"Bila perlu pemerintah menyediakan skim kredit dengan bunga non-komersial dan menjamin pemasaran produk UKMK. Segala bentuk perizinan semestinya juga tanpa biaya," ujarnya.

Selain itu, pemerintah melalui instansi terkait juga dapat mendorong peningkatan kualitas produk lokal melalui pembinaan-pembinaan secara berkelanjutan.

"Dengan berbagai sokongan itu harga pokok produksi produk lokal akan semakin rendah dengan mutu yang lebih baik, sehingga diharapkan bisa bersaing dengan produk impor," katanya.

Layari Sinukaban yang juga Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sumut mengaku sangat khawatir "FTA ASEAN-China" akan semakin membuat produk dalam negeri terpojok dan menjadi asing di negeri sendiri.

"Peran pemerintah tentu sangat kita harapkan, sementara lembaga keuangan juga diharapkan memberi kemudahan bagi UKMK di dalam negeri. Jangan seperti selama ini, BI rate hanya 6,5 persen tetapi bunga kredit bisa mencapai 14-17 persen, sementara tingkat bunga internasional justru di bawah 4 persen," pungkasnya.
(dat02/ann)

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=72516:hadapi-fta-asean-china-dengan-semangat-nasionalisme&catid=15:sumut&Itemid=28

Berita Analisa Minggu 22 Nov 2009

Gagasan Otorita Danau Toba Jangan Hanya Sebatas Wacana

Sabtu, 21 November 2009 18:54
Oleh: James Pardede

ADANYA usulan agar kawasan wisata Danau Toba dijadikan daerah Otorita mendapat dukungan dari berbagai kalangan.

Ada yang optimis, namun ada juga yang pesimis dalam perwujudan kawasan ini menjadi daerah Otorita. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sumut Layari Sinukaban mendukung adanya usulan ini.

Menurut Layari yang juga Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian) DPRD Sumut, Gubernur Sumatera Utara H Syamsul Arifin SE dan 8 Kepala Daerah (Bupati) yang ada di kawasan Danau Toba wajib mendukung dan memperjuangkan gagasan menjadikan Danau Toba menjadi daerah Otorita ke pemerintah pusat.

“Dengan perubahan status menjadi daerah Otorita, diharapkan daerah tujuan wisata (DTW) Danau Toba bisa dikelola lebih maksimal, profesional dan berskala internasional,” tegas Layari.

Tidak hanya gubernur dan kepala daerah yang ada di 8 kabupaten/kota di kawasan Danau Toba, lanjutnya anggota DPRD di 8 kabupaten/kota tersebut juga harus menunjukkan dukungannya. Dan, 8 kabupaten/kota yang wilayahnya bersinggungan langsung dengan kawasan Danau toba adalah Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Simalungun, Karo, Dairi, Pakpak Bharat dan Humbang Hasundutan.

Barangkali, kata Layari ada anggapan dari beberapa kalangan di kabupaten/kota yang bersinggungan dengan kawasan Danau Toba dengan menjadi daerah Otorita akan mengurangi kontribusi kawasan wisata tersebut ke PAD masing-masing kabupaten/kota.

Padahal, lanjutnya dengan adanya otorita itu akan meningkatkan kontribusi terhadap 8 kabupaten/kota yang ada di sekitar Danau Toba, bahkan kontribusinya terhadap provinsi masih memungkinkan untuk ditingkatkan.

“Tak ada salahnya kalau kita berguru pada pengalaman beberapa daerah yang sudah menjadi daerah otorita. Seperti Pulau Batam misalnya. Kawasan ini sekarang sangat pesat dalam mempromosikan kawasan wisatanya. Mereka mengusung motto “Visit Batam 2010”. Jangankan Batam, Asahan yang hanya mengandalkan sektor kelautan dan perikanan saja menjadi daerah otorita,” tandasnya.

Apalagi Danau Toba yang menjadi salah satu keajaiban dunia, kata Layari memiliki pemandangan alam yang sangat indah. DTW Danau Toba harus dibangkitkan kembali untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara.

“Daerah otorita akan lebih menjamin datangnya investor dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan masuknya investor, kawasan Danau Toba akan lebih hidup dan industri pariwisata di kawasan ini akan lebih bergairah,” paparnya.

Karena, kata Layari yang juga Ketua HIPPI Sumut ini, di negara mana pun di dunia ini, kemajuan sektor pariwisata menjadi salah satu tolok ukur kemajuan sebuah negara, selain menjadi salah satu kontribusi terbesar devisa negara.

Ia menambahkan, usulan Danau Toba menjadi daerah Otorita jangan hanya sebatas wacana atau rencana yang tidak pernah diwujudkan. Otorita menjadi solusi untuk membenahi kawasan DTW Danau Toba.

Karena, dari berbagai event yang digelar di Danau Toba termasuk Lake Toba Summit yang menghadirkan ratusan peserta dari berbagai negara, Pesta Danau Toba (PDT) dan event lainnya yang bertujuan mendongkrak arus kunjungan wisata masih belum memberi dampak apa-apa. Bahkan, beberapa hotel di kawasan ini sekarang sudah banyak yang hidup segan mati tak mau karena sepinya wisatawan.

“Solusi dan usulan menjadikan Danau Toba menjadi daerah otorita menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar bagi seluruh elemen dan stakeholder dalam upaya membangkitkan kembali sektor kepariwisataan di Sumut. Khususnya ikon pariwisata Sumut, DTW Danau Toba. Usulan otorita ini pun harus mendapat dukungan dari semua pihak,” tandasnya. •••

Berita Analisa Minggu 15 Nov 2009

“Entrepreneurship” Nafas Baru bagi yang Gagal Masuk PNS

Terkait pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara, seluruh elemen masyarakat berharap proses seleksi berlangsung transparan.

“Jujur dan transparan harus dikedepankan dalam proses seleksi CPNS tahun ini. Itu sebabnya perlu ada pengawas independen yang siap mengawal proses seleksi, sehingga nantinya seleksi ini benar-benar berjalan jujur dan transparan. Aparat terkait juga harus tegas menindak kalau ditemukan pihak yang mencoba mengambil keuntungan dalam hal ini,” ujar Anggota Fraksi Demokrat Layari Sinukaban.

Sebagai anggota Fraksi Demokrat dan Ketua Komisi B DPRD Sumut, Layari mengharapkan agar lewat seleksi secara jujur dan transparan ini, ke depan birokrat di pemerintahan adalah orang-orang yang dihasilkan melalui cara-cara jujur. Sehingga nantinya dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dilaksanakan sepenuh hati. “Dalam bekerja setiap orang menginginkan uang, namun hal ini harus dibedakan antara urusan pribadi dan sebagai abdi negara, sehingga akan tercipta good governance,” tandasnya.

Menghadapi situasi seperti sekarang, tandas Layari yang juga Ketua HIPPI Sumut ini yang terpenting sebenarnya adalah, siapkan diri untuk menjadi entrepreneurship sejati yang memiliki skill dan keahlian. SDM-SDM berkualitas yang siap bersaing di era pasar bebas saat ini sangat dibutuhkan. Mulailah sesuatu yang kecil dengan sepenuh hati, yakinlah suatu saat akan bisa melakukan sesuatu yang besar. “Itu sebabnya, jiwa entrepreneurship harus ditanamkan sejak dini.

Ini adalah langkah positif untuk mempersiapkan mereka memiliki jiwa kewirausahaan dan mandiri di masa yang akan datang,” tandasnya.
Ia menambahkan, penanaman jiwa entrepreneurship harus dilakukan sejak sekarang. Ini akan menjadi nafas baru dan segar bagi masyarakat, terutama bagi yang tidak lulus seleksi CPNS. James

Berita Harian Global

Tingkatkan Anggaran Pertanian!
Written by Isvan Wahyudi
Tuesday, 03 November 2009 09:44

Pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan nasional untuk meningkatkan anggaran pertanian secara signifikan seperti yang dilakukan pada sektor pendidikan.

Demikian dikemukakan Ketua Komisi B DPRD Sumut, Layari Sinukaban, usai rapat kerja dengan Dinas Pertanian Pemprovsu di gedung DPRD Sumut, Senin (2/11). Menurutnya, harus ada kebijakan setingkat menteri, bahkan menko, agar hasil pertanian lebih meningkat, sehingga devisa tidak terkuras untuk impor kebutuhan sektor pertanian. “Apalagi kita ketahui impor untuk kebutuhan sektor pertanian, seperti jagung dan kedelai, telah menguras devisa negara senilai Rp 50 triliun. Ini angka yang sangat besar sekali,” tegasnya.

Layari menyatakan, penambahan anggaran harus dilakukan pemerintah karena sebesar 70% rakyat Indonesia merupakan petani dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Selain itu, penambahan anggaran diharapkan dapat membuat SDM petani meningkat dengan belajar ke negara maju seperti Thailand. "Kebijakan itu dapat meningkatkan hasil pertanian seperti gabah sebesar 100 persen, termasuk kedelai dan jagung sebagai konsumsi bahan pokok," ujar Layari.

Lebih lanjut dikatakannya, masalah pembangunan pertanian merupakan bagian tak terpisahkan dalam meningkatkan peran dan kondisi sektor mikro yang selama ini jauh tertinggal dari perkembangan makro. Untuk itu, harus ada jaminan proteksi, termasuk mendapatkan sertifikat atas lahannya, sehingga petani tradisional mampu menjadi petani modern melalui kajian sektor ekonomi berbasis pembangunan teknologi pertanian. “Beri proteksi kepada sektor pertanian. dengan memberi kemudahan kredit non komersial dengan bunga yang sangat rendah,” imbaunya.Bila hal itu dilakukan, ia optimis posisi sektor pertanian Sumatera Utara, seperti padi, jagung, dan kedelai yang sekarang menempati rangking lima secara nasional, mampu meraih urutan pertama. “Komisi B siap melahirkan perda-perda yang mendukung pengembangan pembangunan sektor pertanian,” papar Ketua Himpuan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) ini.

Pihaknya bertekat menaikkan anggaran pertanian, termasuk meningkatkan pengadaan pupuk bersubsidi di daerah ini yang menurut keterangan pemerintah hanya diberikan sebesar 70% dari kebutuhan. Pada 2009, telah disalurkan sebesar 86% pupuk bersubsidi, meski ada tambahan 40 ribu ton, terdiri dari Urea 20.000 ton, SP36 5.000 ton, ZA 10.000 ton dan NPK 5.680 ton, yang harus disalurkan dalam dua bulan ke depan, namun alokasinya masih menunggu SK Gubsu. “Makanya kita akan menemui Menteri Pertanian pada 4 hingga 8 November, sehingga Sumut menjadi pilot proyek,” tuturnya.

Kadis Pertanian, Ir M Roem, mengaku, saat ini pupuk bersubsidi seringkali jatuh ke tangan yang tidak berhak memerolehnya. “Untuk itu, butuh pengawasan dari semua pihak jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan,” sebutnya.

Tampak hadir pada pertemuan itu, sejumlah anggota komisi B, di antaranya Bustami HS, Ir Taufan Agung Ginting, Kharuddinsyah Sitorus, Rinawati Sianturi, Drs Rijal Sirait, dan Washington Pane.
ISVAN WAHYUDI | GLOBAL | MEDAN

Berita Ini Medan Bung.Com

Selasa 3 Nopember 2009 — Admin
PKL Jalan Pancing Minta Lokasi Baru

>>rijan, medan
Bekas pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Pancing Kabupaten Deli Serdang mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyediakan lokasi baru untuk berjualan.
Harapan mereka sangat besar karena setelah penggusuran, Kamis (29/10) lalu, sekitar 250 pedagang pakaian dan sepatu itu kini tidak mempunyai pekerjaan.
"Kalau ada lahan baru kami pasti mau. Membayar pun jadilah. Kalau tidak, selesai perbaikan drainase kami diperbolehkan berjualan lagi sebelum ada relokasi," kata seorang pedagang, J Girsang saat mengadukan masalah ini ke Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut di Medan, kemarin.
Penggusuran PKL pekan lalu sempat mendapat perlawanan dan mendapat dukungan dari ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Medan . Mereka bahkan terlibat bentrok dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dibantu polisi. Namun, alat berat akhirnya lebih kuat untuk meratakan kios yang telah bertahun-tahun berdidi kawasan perbatasan Deli Sedang dan Medan itu.
Di hadapan sejumlah anggota Komisi B DPRD Sumut, para pedagang menyadari bahwa mereka selama ini berdagang tidak berdasarkan prosedur yang benar. Mereka pun hanya membayar iuran keamanan tanpa pemasukan kepada retribusi daerah. Oleh karena itu, jika pemerintah menyediakan lokasi baru, dengan senang hati pedagang akan membayar retribusi untuk pendapatan asli daerah. "Kami hanya ingin menghidupi keluarga," ujar Girsang.
Menanggapi permintaan warga, Ketua Komisi B DPRD Sumut Layari Sinukaban mengaku tidak bisa memberi solusi seperti yang diharapkan pedangang. Sebaliknya, dia menyarankan agar pedagang mencari sendiri lahan yang resmi untuk berdagang. Jika lahan ini sudah didapat, Layari kembali menyarankan agar pedagang membentuk semacam badan usaha atau koperasi yang mewadahi pedangang.
Tanggapan Layari ini tidak memuaskan pedagang karena mereka merasa tidak mampu mencari lahan baru untuk lokasi berjualan. Menurut pedagang, pihak yang paling berkewajiban memberi lapangan kerja kepada masyarakat adalah pemerintah.
"Sehingga, masyarakat tidak lapar, tidak bodoh dan tidak sakit seperti yang dikatakan gubernur bisa menjadi kenyataan," ujar Zamhurdha, pedagang lainnya.
Anehnya, penjelasan pedangan malah didebat oleh Layari sendiri. Menurut politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, masalah yang dihadapi pedangan bukan lah persoalan yang mudah. "Coba kalau seandainya Bapak yang jadi gubernur. Apa yang bisa Bapak buat untuk PKL," tanya Layari kepada pedagang. Mendapat pertanyaan ini, pedangan pun memilih diam.
Karena tidak adanya solusi, anggota Komisi B Taufan Agung Ginting yang sejak awal memilih diam tiba-tiba bereaksi. Menurut Taufan, Pemkab Deliserdang adalah pihak yang memiliki kewajiban mencari solusi atas tuntutan pedagang. Untuk itu, dia menyarankan agar Komisi B DPRD Sumut mengundang Pemkab Deliserdang dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini.
Namun, usulan Taufan ini sempat mendapat interupsi dari Layari. Seperti yang dia sampaikan ke pedagang, Layari pun mendebat balik Taufan. "Sekarang, Bapak lah yang menjadi bupati. Apa yang bisa Bapak buat," tanya Layari kepada Taufan.
Mendapat tanggapan seperti ini dari pimpinannya, Taufan bereaksi lebih keras. Dia menilai, permasalahan PKL tidak bisa dianggap kecil karena menyangkut kelangsungan nafkah rakyat kecil. Menuru politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, setiap permasalahan rakyat harus ada solusi, apalagi sudah disampaikan kepada dewan.
"Kalau komisi tidak ada solusi, mari ke fraksi kami. Fraksi kami konsern terhadap masalah seperti ini. Kita bicarakan solusinya," ketus Taufan.
Setelah perdebatan panjang, Komisi B DPRD Sumut akhirnya menyepakati untuk mengundang Pemkab Deliserdang. Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung Desember mendatang.