Petani Urat Nadi Perekonomian

Oleh: Fahrin Malau

GUNUNG Sinabung yang menyemburkan debu vulkanik dan awan panas, merusak 25.729 hektar di 19 kecamatan Kabupaten Karo. Petani yang umumnya menanam tanaman holtikultural hanya pasrah melihat tanaman ditutupi debu vulkanik, berasal dari Gunung Sinabung. Petani tak tahu harus berbuat apa kecuali pasrah. Belum ada kepastian bentuk bantuan apa yang akan diberikan pemerintah. Petani hanya bisa berharap semburan debu vulkanik disertai awan panas dari Gunung Sinabung, bisa berakhir. Kapan Gunung Sinabung berhenti menyemburkan debu vulkanik dan awan panas, tidak ada satu pun yang tahu.

Semburan debu vulkanik dan awan panas dari Gunung Sinabung mengurangi jumlah produksi sayur mayur dari Kabupaten Karo. Harga-harga sayur mayur seperti cabe mengalami kenaikkan yang cukup tinggi. Masyarakat Medan dan sekitarnya yang selama ini produsen sayur mayur asal Kabupaten Karo mengeluh. Inflasi pun naik.

Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah dan kabupaten dalam membantu petani yang lahan pertaniannya mengalami kerusakan. Padahal petani di Kabupaten Karo sangat membutuhkan bantuan untuk meringankan beban yang dialami. Bantuan apa saja yang akan dilakukan kepada petani? Berikut ini petikan wawancara dengan Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Layari Sinukaban melalui telepon seluler, Jum’at  malam (15/11).

Analisa: Akibat semburan debu vulkanik disertai awam panas banyak lahan pertanian di Kabupaten Karo mengalami kerusakan. Apa yang akan dilakukan untuk meringankan petani disana?

Layari: Semburan Gunung Sinabung telah meninggalkan penderitaan dimana banyak lahan pertanian yang rusak bahkan ada yang mengalami gagal panen. Saya bersama Ketua DPRD Sumatera Utara, DPD RI asal Sumatera Utara Parlindungan Purba, Bank Indonesia Cabang Medan dan beberapa pihak lain telah melakukan kesepakatan untuk membantu petani. Khususnya para petani yang lahan pertanian mengalami kerusakan akibat debu vulkanik dan awan panas Gunung Sinabung. Hasil pertemuan, agar pihak perbankan mau memberikan bantuan berupa pinjaman kepada petani dengan bungan lebih ringan.

Bagi petani yang lahan pertanian belum memiliki sertifikat, dapat berikan pinjaman lunak. Kita berharap pihak perbankan mau memberikan pinjaman kepada petani Kabupaten Karo yang sedang dilanda kesulitan akibat semburan debu vulkanik dan awan panas dari Gunung Sinabung. 

Selain itu DPRD Sumatera Utara, meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar APBD 2013 disediakan Rp. 5 miliar untuk membantu petani di Kabupaten Karo. Kita berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mau memberikan bantuan melalui APBD. Kita berharap ini dapat direalisasi bulan Desember nanti pada waktu pengesahan anggaran.

Selanjutnya kita meminta kepada Kabupaten Karo untuk dapat membantu petani yang mengalami kerugian akibat debu vulkanik dan awan panas. Misalnya dengan memberikan bibit gratis kepada petani, memberikan kemudahan dalam mengurus sertifikat tanah agar petani dengan mudah mendapatkan pinjaman ke pihak bank. Harus diakui masih banyak petani yang memiliki lahan pertanian belum disertifikat. Selain itu kita terus berupaya bentuk bantuan apa yang dapat dilakukan kepada petani.

Analisa: Dari sekian bantuk bantuan yang akan dilakukan kepada petani, mana yang sudah pasti dilakukan? 

Layari: Untuk pihak Bank Indonesia Cabang Medan sudah ada kesepakatan. Bagaimana teknisnya diserahkan pada pihak bank. Begitu dengan bantuan Rp. 5 miliar yang diusulkan, terpulang kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Prinsipnya DPRD Provinsi Sumatera Utara terus berupaya untuk membantu. DPRD Sumatera Utara bukan lembaga yang dapat mengambil suatu keputusan.

Analisa: Menurut bapak seberapa penting petani di Kabupaten Karo yang mengalami gagal panen akibat debu vulkanik dan awan panas akibat semburan Gunung Sinabung dibantu?

Layari: Sangat penting. Tidak dapat dipungkiri, lahan pertanian di Kabupaten Karo sudah menjadi urat nadi perekonomian di Sumatera Utara. Contoh kecil, ketika produksi cabe di Kabupaten Karo berkurang, harga mengalami kenaikkan yang cukup signifikan. Dampak dari kenaikkan harga cabe menimbulkan keresahan dan menjadi pemberitaan hangat diberbagai media. Nilai inflasi mengalami kenaikkan. Itu baru cabe. Bagaimana bila beberapa komoditi mengalami kekurangan. Bisa-bisa Sumatera Utara mengalangi kekurangan sayur-mayur dan harus didatangkan dari daerah lain atau impor dari luar negeri.

Analisa: Andai saja petani mengalami kesulitan mendapatkan bantuan. Apa yang bapak lakukan?

Layari: Tentu saja saya tidak bisa membantu secara langsung. Sebagai Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, saya akan membantu memediasi petani dengan pihak terkait. Misalnya petani dengan pihak perbankan. Petani dengan pemerintah daerah. Petani dengan pihak BPN. 

Begitu juga dengan pihak lain yang tidak berhubungan langsung dengan Komisi A, saya akan berkordinasi dengan komisi lain, agar mediasi petani dengan pihak lain dapat terlaksana. Saya melihat petani di Kabupaten Karo sangat perlu dibantu. Peran serta dalam memediasi petani dengan pihak lain sangat penting. Ini mengingat banyak petani yang tidak mengetahui tata cara untuk mendapatkan bantuan, seperti kepada pihak perbankan dan pihak lain.

Analisa: Intinya bapak siap membantu dalam memediasi petani?

Layari: Siap. Bila petani Kabupaten Karo mengalami kesulitan, dapat meminta penjelasan kepada pemerintah Kabupaten Karo. Bila pemerintah Kabupaten Karo tidak memberikan respons, dapat memberitahukan ke DPRD Sumatera Utara. Saya siap memediasi agar petani di Kabupaten Karo dapat terbantu.

Layari Pimpin Kerabat Sumut

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Adol Frian Rumaijuk

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Layari Sinukaban memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kerukunan Masyarakat Batak (Kerabat) Sumut periode 2013-2017. Kepengurusan dilantik langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kerabat HP Panggabean didampingi Rektor Universitas Darma Agung (UDA) Prof Dr Binsar Panjaitan di Hermina Center, Biro Rektor UDA, Jumat (22/3/2013).

Banyak permasalahan hukum adat dan permasalahan tentang lahan di Sumut yang hingga saat ini belum terselesaikan. Pemandangan itu yang mendorong dibentuknya DPD Kerabat Sumut ini, setelah dilaksanakannya sebelumnya seminar tentang Hukum Adat di Hotel Danau Toba Internasional.

Seperti disampaikan perwakilan Tokoh Adat Tahan Manahan Panggabean dalam sambutannya, ia menanggapi tentang hasil seminar yang dilakukan Kerabat yang menghasilkan suatu rumusan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). "Sangat menyentuh, dan sangat bermakna. Ketika ini akan diajukan untuk dibahas di legislatif," ujar Tahan yang juga anggota DPRD Sumut itu.

Juga disampaikannya, selamat atas pelantikan hari ini. Begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat, tentang tanah dan lahan di Sumut. Bahkan tergolong persoalan yang banyak dan rawan. Kehadiran kerabat amat diperlukan menurut Tahan.

Tidak hanya persoalan tanah-tanah yang dikuasai masyarakat tanpa dasar, mafia tanah, tetapi kehadiran perusahaan besar juga untuk memiliki lahan sering menimbulkan dampak yang buruk kepada masyarakat.

Dalam persoalan yang kita hadapi, seharusnya diutamakan musyawarah mufakat. Menempuh jalur-jalur kearifan lokal. Untuk itu, Kerabat hendaknya hadir menjadi jawaban, solusi dan bermanfaat ditengah-tengah masyarakat. "Saya yakin, ini akan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam mengembangkan kearifan lokal. Saat ini masyarakat kita sangat individual," ujarnya.

Kemudian disampaikan Ketua DPP Kerabat HP Panggabean, keberlangsungan sebuah organisasi hendaknya menjadi fokus utama seluruh kepengurusan yang dilantik. Bahkan, ia berpesan agar setiap program kerja yang diprogramkan dilaksanakan secara sistematis. "Tolong dicatat ini. Namanya ini adalah Kerabat, namun di dalamnya adalah Kerukunan Masyarakat Batak dan Nias, karena kita memiliki kesamaan dalam hal budaya," ujarnya.

Saat ini, perkara nuansa kultural di pengadilan semakin tinggi. Untuk itulah, kehadiran Kerabat hendaknya mempengaruhi politik, bukan malah dipengaruhi oleh politik. Selanjutnya akan dibentuk, organisasi di tingkat kabupaten dan kota lainnya di Sumut. Sehingga, katanya permasalahan yang ada saat ini akan dibahas dalam organisasi ini yang diberubut Masyarakat Hukum Adat (Mahudat). Lembaga adat nantinya dibentuk untuk membahas dan mencari solusi untuk penyelesaian permasalahan yang menyangkut hukum adat.

Sementara itu, Ketua DPD Kerabat Sumut Layari Sinukaban berikrar bahwa DPD Kerabat Sumut siap melaksanakan tugas yang diberikan demi mencapai masyarakat Sumut yang sejahtera.

Layari Sinukaban sebagai ketua, didampingi Sekretaris Drs Murtama Panggabean, Bendahara Eben Ezer Panggabean, serta para pengurus harian DPD Kerabat Sumut.


(afr / tribun-medan.com) 
http://medan.tribunnews.com/2013/03/22/layari-pimpin-kerabat-sumut

Hotel Harus Tingkatkan Pelayanan dan Pengamanan

http://www.swatt-online.com/hotel-harus-tingkatkan-pelayanan-dan-pengamanan/

Makin tingginya tingkat hunian hotel di kota Medan, menjadi pertanda bahwa arus kunjungan wisatawan ke Kota Medan semakin meningkat. Kota Medan pun saat ini sedang berbenah dan mempersiapkan diri dengan makin banyaknya bangunan pencakar langit seperti bangunan hotel dan perkantoran.

Kepada SWATT Online, Senin (6/8) Ketua Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD-PHRI) Sumut Layari Sinukaban memprediksi puluhan hotel, baik hotel berbintang dan kelas melati akan meramaikan bisnis perhotelan di kota Medan. Dengan makin ramainya hotel dan penginapan di kota Medan, persaingan merebut konsumen akan semakin ketat.

Menyikapi makin ketatnya persaingan hotel dalam merebut hati konsumen, Layari Sinukaban menyarankan agar hotel tidak melupakan pelayanan dan pentingnya pengamanan tamu-tamu hotel yang menginap. Kedua hal ini jangan sampai terlupakan.

Wisatawan yang datang berkunjung ke Sumut, lanjut Layari Sinukaban khususnya kota Medan selalu mengalami peningkatan karena posisi Medan yang berdekatan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand yang merupakan penyumbang terbesar wisman ke Sumut, sehingga tingkat hunian hotel di Medan terus meningkat.

Kota Medan, lanjutnya sebagai ibukota Provinsi Sumut dan berdekatan dengan Aceh, Riau dan Padang membuat wisatawan domestik sering memilih kota Medan sebagai tujuan wisata belanja.

”Ketika Bandara Kualanamu nantinya beroperasi, arus kunjungan wisatawan ke Sumut pasti akan mengalami peningkatan sehingga pertumbuhan bisnis perhotelan di Sumut, khususnya di Kota Medan akan semakin bergairah,” tandasnya.

Dengan semakin banyaknya hotel-hotel baru hadir di Medan, tambah Layari, PHRI Sumut meminta hotel bintang empat dan lima di Medan membenahi pelayanan dan terus meningkatkan pengamanan. Agar tamu-tamu yang menginap benar-benar merasa aman ketika datang ke Medan| James P Pardede.

FOTO: Ketua Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD-PHRI) Sumut Layari Sinukaban (James P Pardede)

Sadar Wisata, Kata Kunci untuk Meningkatkan Arus Kunjungan Wisata

http://www.swatt-online.com/sadar-wisata-kata-kunci-untuk-meningkatkan-arus-kunjungan-wisata/
Sumatera Utara memiliki banyak daerah tujuan wisata yang sangat diminati wisatawan domestik dan manca negara. Beberapa objek wisata yang terbilang sering dikunjungi wisatawan adalah Berastagi, Danau Toba, Tangkahan dan Bukit Lawang. Beberapa objek wisata lainnya juga ramai dikunjungi wisatawan domestik dan manca negara.

Namun sangat disayangkan, dari pantauan SWATT Online di beberapa objek wisata di Sumut, masalah keramahtamahan dan kebersihan lingkungan masih sering diabaikan oleh masyarakat. Pantauan di pasar buah Berastagi, sampah berserakan dimana-mana, kotoran kuda juga berceceran di sepanjang jalan. Kebersihan lingkungan menjadi pertimbangan untuk tinggal berlama-lama di salah astu kawasan wisata.

Menanggapi hal ini, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sumut Layari Sinukaban ketika dihubungi SWATT Online via selular, Selasa (3/8) mengatakan bahwa permasalahan yang muncul adalah masyarakat Sumut belum sepenuhnya akan sadar wisata. Padahal, sadar wisata adalah kata kunci untuk meningkatkan arus kunjungan wisata.

”Sadar wisata dalam hal ini mencakup masalah keamanan, kebersihan lingkungan dan keramahan para pelaku wisata di daerah tujuan wisata di Sumut,” paparnya.

Kemudian, lanjut Layari, masalah persaingan tarif hotel juga sering menjadi kendala bagi beberapa wisatawan untuk tinggal (extend) lebih lama di daerah tujuan wisata di Sumut. Persaingan tarif hotel menjadi agenda penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. (mes)
  foto : Danau Toba- by James P. Pardede