Laporan Wartawan Tribun Medan/ Adol Frian Rumaijuk
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Layari Sinukaban memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kerukunan Masyarakat Batak (Kerabat) Sumut periode 2013-2017. Kepengurusan dilantik langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kerabat HP Panggabean didampingi Rektor Universitas Darma Agung (UDA) Prof Dr Binsar Panjaitan di Hermina Center, Biro Rektor UDA, Jumat (22/3/2013).
Banyak permasalahan hukum adat dan permasalahan tentang lahan di Sumut yang hingga saat ini belum terselesaikan. Pemandangan itu yang mendorong dibentuknya DPD Kerabat Sumut ini, setelah dilaksanakannya sebelumnya seminar tentang Hukum Adat di Hotel Danau Toba Internasional.
Seperti disampaikan perwakilan Tokoh Adat Tahan Manahan Panggabean dalam sambutannya, ia menanggapi tentang hasil seminar yang dilakukan Kerabat yang menghasilkan suatu rumusan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). "Sangat menyentuh, dan sangat bermakna. Ketika ini akan diajukan untuk dibahas di legislatif," ujar Tahan yang juga anggota DPRD Sumut itu.
Juga disampaikannya, selamat atas pelantikan hari ini. Begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat, tentang tanah dan lahan di Sumut. Bahkan tergolong persoalan yang banyak dan rawan. Kehadiran kerabat amat diperlukan menurut Tahan.
Tidak hanya persoalan tanah-tanah yang dikuasai masyarakat tanpa dasar, mafia tanah, tetapi kehadiran perusahaan besar juga untuk memiliki lahan sering menimbulkan dampak yang buruk kepada masyarakat.
Dalam persoalan yang kita hadapi, seharusnya diutamakan musyawarah mufakat. Menempuh jalur-jalur kearifan lokal. Untuk itu, Kerabat hendaknya hadir menjadi jawaban, solusi dan bermanfaat ditengah-tengah masyarakat. "Saya yakin, ini akan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam mengembangkan kearifan lokal. Saat ini masyarakat kita sangat individual," ujarnya.
Kemudian disampaikan Ketua DPP Kerabat HP Panggabean, keberlangsungan sebuah organisasi hendaknya menjadi fokus utama seluruh kepengurusan yang dilantik. Bahkan, ia berpesan agar setiap program kerja yang diprogramkan dilaksanakan secara sistematis. "Tolong dicatat ini. Namanya ini adalah Kerabat, namun di dalamnya adalah Kerukunan Masyarakat Batak dan Nias, karena kita memiliki kesamaan dalam hal budaya," ujarnya.
Saat ini, perkara nuansa kultural di pengadilan semakin tinggi. Untuk itulah, kehadiran Kerabat hendaknya mempengaruhi politik, bukan malah dipengaruhi oleh politik. Selanjutnya akan dibentuk, organisasi di tingkat kabupaten dan kota lainnya di Sumut. Sehingga, katanya permasalahan yang ada saat ini akan dibahas dalam organisasi ini yang diberubut Masyarakat Hukum Adat (Mahudat). Lembaga adat nantinya dibentuk untuk membahas dan mencari solusi untuk penyelesaian permasalahan yang menyangkut hukum adat.
Sementara itu, Ketua DPD Kerabat Sumut Layari Sinukaban berikrar bahwa DPD Kerabat Sumut siap melaksanakan tugas yang diberikan demi mencapai masyarakat Sumut yang sejahtera.
Layari Sinukaban sebagai ketua, didampingi Sekretaris Drs Murtama Panggabean, Bendahara Eben Ezer Panggabean, serta para pengurus harian DPD Kerabat Sumut.
(afr / tribun-medan.com)
http://medan.tribunnews.com/2013/03/22/layari-pimpin-kerabat-sumut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar