Penyaluran Pupuk, Raskin dan Konversi Minyak Tanah ke Gas Harus Diawasi dengan Benar
Medan, (Analisa)
Memasuki bulan tanam (Januari sampai akhir Maret 2010) ini, petani di Sumatera Utara sangat membutuhkan pupuk untuk mendukung pertumbuhan tanaman padi di sawah yang mereka tanam. Pupuk bersubsidi tersebut sering menjadi kendala dan keluhan petani di beberapa daerah di Sumut.
"Ketersediaan pupuk bersubsidi sangat penting bagi petani," kata Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sumut, Layari Sinukaban di Medan, Kamis (4/2) lalu.
Lebih lanjut Layari yang juga Ketua Komisi B DPRD Sumut ini mengatakan bahwa penyaluran pupuk, beras miskin dan tabung gas konversi harus benar-benar diawasi oleh dinas dan instansi terkait. Tidak hanya itu, pengawasan terhadap penyalurannya pun tidak boleh luput dari pengawasan Assisten II Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sumater Utara.
Sebelumnya, kata Layari, tim dari Ekbang Provsu yang langsung dipimpin oleh Assisten II Djaili Azwar telah memaparkan program kerja mereka terutama dalam hal pengawasan penyaluran pupuk, beras miskin dan tabung gas yang ukuran 3 kilogram.
"Dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi, raskin dan pembagian tabung gas 3 kilogram, Assisten II Ekbang provsu harus benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Sumut.
Tidak hanya permasalahan pupuk bersubsidi, lanjutnya pupuk tidak bersubsidi pun sering sulit ditemukan di lapangan.
Terkait permasalahan penyaluran beras miskin yang tersendat, menurut Layari ini adalah akibat ulah sejumlah oknum lurah, kepala desa, camat sampai bupati yang sering menunggak pembayaran raskin. Yang menerima akibatnya adalah masyarakat miskin.
Masalah konversi minyak tanah ke gas juga masih menuai banyak kendala di beberapa daerah. Dalam kaitan ini, kata Layari pihak terkait perlu melakukan edukasi dan sosialisasi secara terpadu agar masyarakat tidak takut dan terkejut dengan mulai hilangnya minyak tanah di pasaran.
"Yang terpenting adalah, pengawasan dan keseriusan dari semua pihak untuk mensejahterakan rakyat miskin dan memberikan kemudahan kepada perekonomian rakyat dan pedesaan untuk berkembang," tegasnya. (jam)
Mari bergandeng tangan memberikan dukungan dan motivasi serta dorongan semangat kepada pengungsi Gunung Sinabung di Kabanjahe, Berastagi dan Langkat.
Senin, 08 Februari 2010
Berita Waspada 8 Desember 2009
Hadapi FTA ASEAN-China dengan semangat nasionalisme
Warta - Sumut
WASPADA ONLIN
MEDAN - Komisi B DPRD Sumatera Utara minta pemerintah di semua tingkatan mendorong upaya peningkatan kecintaan masyarakat terhadap produk Indonesia, menyusul segera diberlakukannya "Free Trade Area (FTA)" atau area perdagangan bebas ASEAN-China mulai 1 Januari 2010.
"Perdagangan bebas hanya bisa dihempang dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Jika tidak, produk-produk dalam negeri akan semakin terpuruk diserbu produk asing, dalam hal ini produk-produk asal China," ujar Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Sumut, Layari Sinukaban, tadi pagi.
Ia mengatakan, produk-produk asal China sudah sejak lama "membanjiri" pasar dalam negeri termasuk Sumut. Produk-produk yang ditawarkan bahkan lebih berkualitas sekaligus dengan harga yang lebih murah ketimbang produk lokal.
"Kini ada 'FTA'. Tanpa 'FTA' saja sudah sangat banyak produk asal China menguasai pasar dalam negeri termasuk pasar-pasar tradisional. Amerika Serikat saja kewalahan mengatasi serbuan produk asal China," katanya.
Sehubungan dengan itu, politisi dari Partai Demokrat itu mengaku sangat berharap pemerintah terus menggelorakan semangat nasionalisme dan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap produk dalam negeri.
"Rakyat harus terus diimbau dan bahkan dipacu agar tetap berpijak pada asas mencintai produk dalam negeri. Pemerintah harus terus memberi dorongan agar mencintai produk dalam negeri menjadi budaya bangsa, seperti yang telah banyak dilakukan negara lain," ujarnya.
Tidak hanya sampai di situ, pemerintah juga harus berkepentingan dalam menjamin eksistensi usaha kecil, mikro dan koperasi (UKMK) agar tidak tergerus produk impor. Pemerintah diminta memberikan segala bentuk kemudahan agar UKMK bisa bertahan di tengah derasnya serbuan produk impor.
Menurut Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut itu, pemerintah juga harus membebaskan UKMK dari segala bentuk pungutan yang hanya menimbulkan biaya tinggi.
"Bila perlu pemerintah menyediakan skim kredit dengan bunga non-komersial dan menjamin pemasaran produk UKMK. Segala bentuk perizinan semestinya juga tanpa biaya," ujarnya.
Selain itu, pemerintah melalui instansi terkait juga dapat mendorong peningkatan kualitas produk lokal melalui pembinaan-pembinaan secara berkelanjutan.
"Dengan berbagai sokongan itu harga pokok produksi produk lokal akan semakin rendah dengan mutu yang lebih baik, sehingga diharapkan bisa bersaing dengan produk impor," katanya.
Layari Sinukaban yang juga Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sumut mengaku sangat khawatir "FTA ASEAN-China" akan semakin membuat produk dalam negeri terpojok dan menjadi asing di negeri sendiri.
"Peran pemerintah tentu sangat kita harapkan, sementara lembaga keuangan juga diharapkan memberi kemudahan bagi UKMK di dalam negeri. Jangan seperti selama ini, BI rate hanya 6,5 persen tetapi bunga kredit bisa mencapai 14-17 persen, sementara tingkat bunga internasional justru di bawah 4 persen," pungkasnya.
Warta - Sumut
WASPADA ONLIN
MEDAN - Komisi B DPRD Sumatera Utara minta pemerintah di semua tingkatan mendorong upaya peningkatan kecintaan masyarakat terhadap produk Indonesia, menyusul segera diberlakukannya "Free Trade Area (FTA)" atau area perdagangan bebas ASEAN-China mulai 1 Januari 2010.
"Perdagangan bebas hanya bisa dihempang dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Jika tidak, produk-produk dalam negeri akan semakin terpuruk diserbu produk asing, dalam hal ini produk-produk asal China," ujar Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Sumut, Layari Sinukaban, tadi pagi.
Ia mengatakan, produk-produk asal China sudah sejak lama "membanjiri" pasar dalam negeri termasuk Sumut. Produk-produk yang ditawarkan bahkan lebih berkualitas sekaligus dengan harga yang lebih murah ketimbang produk lokal.
"Kini ada 'FTA'. Tanpa 'FTA' saja sudah sangat banyak produk asal China menguasai pasar dalam negeri termasuk pasar-pasar tradisional. Amerika Serikat saja kewalahan mengatasi serbuan produk asal China," katanya.
Sehubungan dengan itu, politisi dari Partai Demokrat itu mengaku sangat berharap pemerintah terus menggelorakan semangat nasionalisme dan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap produk dalam negeri.
"Rakyat harus terus diimbau dan bahkan dipacu agar tetap berpijak pada asas mencintai produk dalam negeri. Pemerintah harus terus memberi dorongan agar mencintai produk dalam negeri menjadi budaya bangsa, seperti yang telah banyak dilakukan negara lain," ujarnya.
Tidak hanya sampai di situ, pemerintah juga harus berkepentingan dalam menjamin eksistensi usaha kecil, mikro dan koperasi (UKMK) agar tidak tergerus produk impor. Pemerintah diminta memberikan segala bentuk kemudahan agar UKMK bisa bertahan di tengah derasnya serbuan produk impor.
Menurut Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut itu, pemerintah juga harus membebaskan UKMK dari segala bentuk pungutan yang hanya menimbulkan biaya tinggi.
"Bila perlu pemerintah menyediakan skim kredit dengan bunga non-komersial dan menjamin pemasaran produk UKMK. Segala bentuk perizinan semestinya juga tanpa biaya," ujarnya.
Selain itu, pemerintah melalui instansi terkait juga dapat mendorong peningkatan kualitas produk lokal melalui pembinaan-pembinaan secara berkelanjutan.
"Dengan berbagai sokongan itu harga pokok produksi produk lokal akan semakin rendah dengan mutu yang lebih baik, sehingga diharapkan bisa bersaing dengan produk impor," katanya.
Layari Sinukaban yang juga Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sumut mengaku sangat khawatir "FTA ASEAN-China" akan semakin membuat produk dalam negeri terpojok dan menjadi asing di negeri sendiri.
"Peran pemerintah tentu sangat kita harapkan, sementara lembaga keuangan juga diharapkan memberi kemudahan bagi UKMK di dalam negeri. Jangan seperti selama ini, BI rate hanya 6,5 persen tetapi bunga kredit bisa mencapai 14-17 persen, sementara tingkat bunga internasional justru di bawah 4 persen," pungkasnya.
Berita Internet
Ivenstor Jepang Lirik Tanam Ubi Jalar di Siborongborong
Posted by: nababan on: 1 Februari 2010
Medan (Nababan) - Komisi B DPRD Sumut menegaskan, investor Jepang melirik tanaman ubi jalar di Siborong-borong Tapanuli, karena rasanya sangat gurih dan nikmat, sehingga sangat cocok dihidangkan sebagai makanan ringan di hotel-hotel maupun restoran di negara sakura tersebut.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Sumut yang juga Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Sumut Layari Sinukaban, SIP kepada wartawan, Minggu (31/1) di Medan menanggapi adanya rencana investor Jepang mengincar tanaman ubi jalar Siborong-borong.
“Ketika kita sedang berbincang-bincang dengan sejumlah pengusaha hotel dan restoran dari Jepang pada suatu pertemuan tukar informasi dengan sejumlah pengusaha dari Medan, mereka mengutarakan niatnya ingin melakukan kerja sama dengan masyarakat Siborong-borong dalam hal melakukan penanaman ubi jalar,” ujar Layari.
Para pengusaha Jepang tersebut, tambah Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut itu, sangat tertarik melihat kegurihan ubi jalar Siborong-borong dan ingin menjadikannya sebagai makanan ringan di hotel-hotel maupun restoran di negeri sakura tersebut.
“Awalnya mereka tertarik, ketika kita sedang menikmati hidangan berupa gorengan dan rebusan ubi jalar Siborong-borong, lalu para pengusaha itu bertanya dari mana asal ubi tersebut, kemudian mengutus perwakilannya melakukan peninjauan ke Siborong-borong Taput serta ke Humbahas (Humbang Hasundutan),” tambah Layari.
Utusan para investor tersebut sempat terkagum-kagum melihat hamparan lahan kosong di sisi kiri-kanan jalan, termasuk lahan menuju Kota Doloksanggul Kabupaten Humbahas yang berdasarkan penelitian, bahwa kawasan itu sangat cocok sebagai budi daya ubi jalar.
“Tapi yang mengejutkan para investor, tanaman ubi jalar yang dikelola masyarakat sangat tidak terawat dan kelihatannya kurang maksimal pemeliharaannya, sehingga mereka berniat melakukan kerja-sama dengan masyarakat menanam ubi tersebut secara profesional,” tambah Layari yang kerap melanglang buana ke negara-negara luar.
Berkaitan dengan itu, Layari Sinukaban anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini mendesak Pemkab Taput dan Humbahas maupun Pempropsu segera menindak-lanjuti keinginan investor Jepang dimaksud, guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Tapanuli.(M10/d)
Posted by: nababan on: 1 Februari 2010
Medan (Nababan) - Komisi B DPRD Sumut menegaskan, investor Jepang melirik tanaman ubi jalar di Siborong-borong Tapanuli, karena rasanya sangat gurih dan nikmat, sehingga sangat cocok dihidangkan sebagai makanan ringan di hotel-hotel maupun restoran di negara sakura tersebut.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Sumut yang juga Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Sumut Layari Sinukaban, SIP kepada wartawan, Minggu (31/1) di Medan menanggapi adanya rencana investor Jepang mengincar tanaman ubi jalar Siborong-borong.
“Ketika kita sedang berbincang-bincang dengan sejumlah pengusaha hotel dan restoran dari Jepang pada suatu pertemuan tukar informasi dengan sejumlah pengusaha dari Medan, mereka mengutarakan niatnya ingin melakukan kerja sama dengan masyarakat Siborong-borong dalam hal melakukan penanaman ubi jalar,” ujar Layari.
Para pengusaha Jepang tersebut, tambah Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut itu, sangat tertarik melihat kegurihan ubi jalar Siborong-borong dan ingin menjadikannya sebagai makanan ringan di hotel-hotel maupun restoran di negeri sakura tersebut.
“Awalnya mereka tertarik, ketika kita sedang menikmati hidangan berupa gorengan dan rebusan ubi jalar Siborong-borong, lalu para pengusaha itu bertanya dari mana asal ubi tersebut, kemudian mengutus perwakilannya melakukan peninjauan ke Siborong-borong Taput serta ke Humbahas (Humbang Hasundutan),” tambah Layari.
Utusan para investor tersebut sempat terkagum-kagum melihat hamparan lahan kosong di sisi kiri-kanan jalan, termasuk lahan menuju Kota Doloksanggul Kabupaten Humbahas yang berdasarkan penelitian, bahwa kawasan itu sangat cocok sebagai budi daya ubi jalar.
“Tapi yang mengejutkan para investor, tanaman ubi jalar yang dikelola masyarakat sangat tidak terawat dan kelihatannya kurang maksimal pemeliharaannya, sehingga mereka berniat melakukan kerja-sama dengan masyarakat menanam ubi tersebut secara profesional,” tambah Layari yang kerap melanglang buana ke negara-negara luar.
Berkaitan dengan itu, Layari Sinukaban anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini mendesak Pemkab Taput dan Humbahas maupun Pempropsu segera menindak-lanjuti keinginan investor Jepang dimaksud, guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Tapanuli.(M10/d)
Berita Analisa
Ketua PHRI Sumut Layari Sinukaban : Pemadaman juga Berimbas terhadap Perhotelan
Pemadaman listrik, menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut Layari Sinukaban sangat mempengaruhi operasional hotel dan restoran di Sumut, khususnya kota Medan.
"Kita sangat-sangat dirugikan dengan dilakukannya pemadaman oleh PT PLN. Karena akan berimbas pada banyak hal termasuk operasional hotel dan restoran," tegasnya.
Layari berpendapat, keluhan para anggota PHRI tentang pemadaman listrik harus dibahas, mengingat industri perhotelan erat kaitannya dengan sektor parawisata. Apalagi, tak bisa dipungkiri ujung tombak terdepan pengembangan wajah parawisata sebuah daerah tak terlepas dari industri perhotelan dan restoran.
" Kalau kita berbicara tentang hotel, berarti kita berbicara soal investasi. Kalau ketersediaan pasokan energi listrik masih mengalami kendala bagaimana investor mau menanamkan investasinya. Permasalahan ini akan terkait dengan banyak sendi," kata Layari.
Dengan tegas, kata Layari yang juga Ketua Komisi B (Perekonomian) DPRD Sumut, mengingatkan PLN agar segera menindaklanjuti keluhan rakyat. Supaya ke depan PLN tidak lagi melakukan pemadaman listrik yang pada akhirnya merugikan perekonomian rakyat. James
Pemadaman listrik, menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut Layari Sinukaban sangat mempengaruhi operasional hotel dan restoran di Sumut, khususnya kota Medan.
"Kita sangat-sangat dirugikan dengan dilakukannya pemadaman oleh PT PLN. Karena akan berimbas pada banyak hal termasuk operasional hotel dan restoran," tegasnya.
Layari berpendapat, keluhan para anggota PHRI tentang pemadaman listrik harus dibahas, mengingat industri perhotelan erat kaitannya dengan sektor parawisata. Apalagi, tak bisa dipungkiri ujung tombak terdepan pengembangan wajah parawisata sebuah daerah tak terlepas dari industri perhotelan dan restoran.
" Kalau kita berbicara tentang hotel, berarti kita berbicara soal investasi. Kalau ketersediaan pasokan energi listrik masih mengalami kendala bagaimana investor mau menanamkan investasinya. Permasalahan ini akan terkait dengan banyak sendi," kata Layari.
Dengan tegas, kata Layari yang juga Ketua Komisi B (Perekonomian) DPRD Sumut, mengingatkan PLN agar segera menindaklanjuti keluhan rakyat. Supaya ke depan PLN tidak lagi melakukan pemadaman listrik yang pada akhirnya merugikan perekonomian rakyat. James
Berita SIB 29 Jan 2010
Kader Partai Demokrat Layari Sinukaban: Bukan Tidak Mungkin Hadi Utomo akan Diminta Kembali Pimpin PD di Kongres Bali
Medan(SIB)
Partai Demokrat sejak awal dibangun dengan tujuan menjadi partai yang bersih dan profesional serta mampu memperjuangkan aspirasi rakyat. Dengan modal dan komitmen itu, Partai Demokrat berhasil merebut hati rakyat dan memenangkan Pemilu dan Pilpres yang mengantarkan SBY sebagai Presiden RI untuk masa jabatan ke-2. Perjuangan itu tidak terlepas dari peranan H Hadi Utomo SH MM sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat dalam membangun dan membesarkan partai tanpa memiliki ambisi menjadi pejabat atau menteri. Ia hanya ingin mengurus dan membesarkan partai. Hal tersebut dikatakan Layari Sinukaban, S.IP Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara kepada pers, Senin sore di Medan.
Untuk itu, menurut Layari Sinukaban yang ketua Komisi B DPRD Sumut ini, seluruh kader dan anggota Partai Demokrat sangat wajar memberikan penghargaan atas jasa-jasa H Hadi Utomo dalam membesarkan partai dan bukan tidak mungkin dalam Kongres mendatang di Bali Ketua Umum DPP Partai Demokrat H Hadi Utomo tetap diminta kesediaannya kembali sebagai Ketua Umum partai.
Dikatakan Layari Sinukaban, di tangan H Hadi Utomo partai dapat menjalankan dan melaksanakan misi partai selama ini yaitu; memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai semangat reformasi.
Sedangkan misi lain yang berhasil dilaksanakan partai, menurut Layari Sinukaban, meneruskan perjuangan bangsa melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya.
Dalam kesempatan tersebut, Layari Sinukaban juga menyerukan agar seluruh anggota dan kader partai Demokrat dapat melaksanakan misi dan 10 langkah yang telah diinstruksikan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) antara lain kader Partai Demokrat harus mendukung terbangunnya pemerintah yang baik di seluruh Indonesia, bersih dari korupsi, termasuk pemeritah daerah. Juga mendorong seluruh jajaran pemerintah mulai dari menteri, gubernur, bupati, dan walikota untuk turun ke bawah bertemu masyarakat.
Di samping itu, kata Layari Sinukaban, Kader Partai Demokrat diminta ikut memberantas mafia hukum. Juga mendorong masyarakat yang menjadi korban pemerasan dari mafia hukum agar mendapat keadilan. Harus mendukung pengembangan koperasi, UKM, dan mensukseskan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lima tahun ini dialokasikan dana sebesar Rp 10 triliun. Ikut mendorong kaum perempuan, aktif menjalankan usaha mikro dan menengah, membantu petani agar penghasilan mereka semakin baik, serta mendorong diversifikasi pangan di wilayah masing-masing.
“Kalau semua Visi, Misi dan 10 Langkah dari SBY ini dilaksanakan dengan baik, maka untuk 5 tahun ke depan Partai Demokrat akan tetap sebagai partai terbesar dan di cintai rakyat, dan khusus di Sumatera Utara, Fraksi Partai Demokrat yang di pimpin Palar Nainggolan beserta anggota lainnya akan berbuat semaksimal mungkin dalam melayani rakyat, apalagi DPRD Sumatera Utara juga di pimpin oleh Kader Partai Demokrat H Saleh Bangun,” ujar Layari Sinukaban. (Rel/R2/o)
Medan(SIB)
Partai Demokrat sejak awal dibangun dengan tujuan menjadi partai yang bersih dan profesional serta mampu memperjuangkan aspirasi rakyat. Dengan modal dan komitmen itu, Partai Demokrat berhasil merebut hati rakyat dan memenangkan Pemilu dan Pilpres yang mengantarkan SBY sebagai Presiden RI untuk masa jabatan ke-2. Perjuangan itu tidak terlepas dari peranan H Hadi Utomo SH MM sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat dalam membangun dan membesarkan partai tanpa memiliki ambisi menjadi pejabat atau menteri. Ia hanya ingin mengurus dan membesarkan partai. Hal tersebut dikatakan Layari Sinukaban, S.IP Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara kepada pers, Senin sore di Medan.
Untuk itu, menurut Layari Sinukaban yang ketua Komisi B DPRD Sumut ini, seluruh kader dan anggota Partai Demokrat sangat wajar memberikan penghargaan atas jasa-jasa H Hadi Utomo dalam membesarkan partai dan bukan tidak mungkin dalam Kongres mendatang di Bali Ketua Umum DPP Partai Demokrat H Hadi Utomo tetap diminta kesediaannya kembali sebagai Ketua Umum partai.
Dikatakan Layari Sinukaban, di tangan H Hadi Utomo partai dapat menjalankan dan melaksanakan misi partai selama ini yaitu; memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai semangat reformasi.
Sedangkan misi lain yang berhasil dilaksanakan partai, menurut Layari Sinukaban, meneruskan perjuangan bangsa melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya.
Dalam kesempatan tersebut, Layari Sinukaban juga menyerukan agar seluruh anggota dan kader partai Demokrat dapat melaksanakan misi dan 10 langkah yang telah diinstruksikan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) antara lain kader Partai Demokrat harus mendukung terbangunnya pemerintah yang baik di seluruh Indonesia, bersih dari korupsi, termasuk pemeritah daerah. Juga mendorong seluruh jajaran pemerintah mulai dari menteri, gubernur, bupati, dan walikota untuk turun ke bawah bertemu masyarakat.
Di samping itu, kata Layari Sinukaban, Kader Partai Demokrat diminta ikut memberantas mafia hukum. Juga mendorong masyarakat yang menjadi korban pemerasan dari mafia hukum agar mendapat keadilan. Harus mendukung pengembangan koperasi, UKM, dan mensukseskan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lima tahun ini dialokasikan dana sebesar Rp 10 triliun. Ikut mendorong kaum perempuan, aktif menjalankan usaha mikro dan menengah, membantu petani agar penghasilan mereka semakin baik, serta mendorong diversifikasi pangan di wilayah masing-masing.
“Kalau semua Visi, Misi dan 10 Langkah dari SBY ini dilaksanakan dengan baik, maka untuk 5 tahun ke depan Partai Demokrat akan tetap sebagai partai terbesar dan di cintai rakyat, dan khusus di Sumatera Utara, Fraksi Partai Demokrat yang di pimpin Palar Nainggolan beserta anggota lainnya akan berbuat semaksimal mungkin dalam melayani rakyat, apalagi DPRD Sumatera Utara juga di pimpin oleh Kader Partai Demokrat H Saleh Bangun,” ujar Layari Sinukaban. (Rel/R2/o)
Langganan:
Postingan (Atom)