Tingkatkan Anggaran Pertanian!
Written by Isvan Wahyudi
Tuesday, 03 November 2009 09:44
Pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan nasional untuk meningkatkan anggaran pertanian secara signifikan seperti yang dilakukan pada sektor pendidikan.
Demikian dikemukakan Ketua Komisi B DPRD Sumut, Layari Sinukaban, usai rapat kerja dengan Dinas Pertanian Pemprovsu di gedung DPRD Sumut, Senin (2/11). Menurutnya, harus ada kebijakan setingkat menteri, bahkan menko, agar hasil pertanian lebih meningkat, sehingga devisa tidak terkuras untuk impor kebutuhan sektor pertanian. “Apalagi kita ketahui impor untuk kebutuhan sektor pertanian, seperti jagung dan kedelai, telah menguras devisa negara senilai Rp 50 triliun. Ini angka yang sangat besar sekali,” tegasnya.
Layari menyatakan, penambahan anggaran harus dilakukan pemerintah karena sebesar 70% rakyat Indonesia merupakan petani dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Selain itu, penambahan anggaran diharapkan dapat membuat SDM petani meningkat dengan belajar ke negara maju seperti Thailand. "Kebijakan itu dapat meningkatkan hasil pertanian seperti gabah sebesar 100 persen, termasuk kedelai dan jagung sebagai konsumsi bahan pokok," ujar Layari.
Lebih lanjut dikatakannya, masalah pembangunan pertanian merupakan bagian tak terpisahkan dalam meningkatkan peran dan kondisi sektor mikro yang selama ini jauh tertinggal dari perkembangan makro. Untuk itu, harus ada jaminan proteksi, termasuk mendapatkan sertifikat atas lahannya, sehingga petani tradisional mampu menjadi petani modern melalui kajian sektor ekonomi berbasis pembangunan teknologi pertanian. “Beri proteksi kepada sektor pertanian. dengan memberi kemudahan kredit non komersial dengan bunga yang sangat rendah,” imbaunya.Bila hal itu dilakukan, ia optimis posisi sektor pertanian Sumatera Utara, seperti padi, jagung, dan kedelai yang sekarang menempati rangking lima secara nasional, mampu meraih urutan pertama. “Komisi B siap melahirkan perda-perda yang mendukung pengembangan pembangunan sektor pertanian,” papar Ketua Himpuan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) ini.
Pihaknya bertekat menaikkan anggaran pertanian, termasuk meningkatkan pengadaan pupuk bersubsidi di daerah ini yang menurut keterangan pemerintah hanya diberikan sebesar 70% dari kebutuhan. Pada 2009, telah disalurkan sebesar 86% pupuk bersubsidi, meski ada tambahan 40 ribu ton, terdiri dari Urea 20.000 ton, SP36 5.000 ton, ZA 10.000 ton dan NPK 5.680 ton, yang harus disalurkan dalam dua bulan ke depan, namun alokasinya masih menunggu SK Gubsu. “Makanya kita akan menemui Menteri Pertanian pada 4 hingga 8 November, sehingga Sumut menjadi pilot proyek,” tuturnya.
Kadis Pertanian, Ir M Roem, mengaku, saat ini pupuk bersubsidi seringkali jatuh ke tangan yang tidak berhak memerolehnya. “Untuk itu, butuh pengawasan dari semua pihak jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan,” sebutnya.
Tampak hadir pada pertemuan itu, sejumlah anggota komisi B, di antaranya Bustami HS, Ir Taufan Agung Ginting, Kharuddinsyah Sitorus, Rinawati Sianturi, Drs Rijal Sirait, dan Washington Pane.
ISVAN WAHYUDI | GLOBAL | MEDAN
Mari bergandeng tangan memberikan dukungan dan motivasi serta dorongan semangat kepada pengungsi Gunung Sinabung di Kabanjahe, Berastagi dan Langkat.
Senin, 09 November 2009
Berita Ini Medan Bung.Com
Selasa 3 Nopember 2009 — Admin
PKL Jalan Pancing Minta Lokasi Baru
>>rijan, medan
Bekas pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Pancing Kabupaten Deli Serdang mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyediakan lokasi baru untuk berjualan.
Harapan mereka sangat besar karena setelah penggusuran, Kamis (29/10) lalu, sekitar 250 pedagang pakaian dan sepatu itu kini tidak mempunyai pekerjaan.
"Kalau ada lahan baru kami pasti mau. Membayar pun jadilah. Kalau tidak, selesai perbaikan drainase kami diperbolehkan berjualan lagi sebelum ada relokasi," kata seorang pedagang, J Girsang saat mengadukan masalah ini ke Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut di Medan, kemarin.
Penggusuran PKL pekan lalu sempat mendapat perlawanan dan mendapat dukungan dari ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Medan . Mereka bahkan terlibat bentrok dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dibantu polisi. Namun, alat berat akhirnya lebih kuat untuk meratakan kios yang telah bertahun-tahun berdidi kawasan perbatasan Deli Sedang dan Medan itu.
Di hadapan sejumlah anggota Komisi B DPRD Sumut, para pedagang menyadari bahwa mereka selama ini berdagang tidak berdasarkan prosedur yang benar. Mereka pun hanya membayar iuran keamanan tanpa pemasukan kepada retribusi daerah. Oleh karena itu, jika pemerintah menyediakan lokasi baru, dengan senang hati pedagang akan membayar retribusi untuk pendapatan asli daerah. "Kami hanya ingin menghidupi keluarga," ujar Girsang.
Menanggapi permintaan warga, Ketua Komisi B DPRD Sumut Layari Sinukaban mengaku tidak bisa memberi solusi seperti yang diharapkan pedangang. Sebaliknya, dia menyarankan agar pedagang mencari sendiri lahan yang resmi untuk berdagang. Jika lahan ini sudah didapat, Layari kembali menyarankan agar pedagang membentuk semacam badan usaha atau koperasi yang mewadahi pedangang.
Tanggapan Layari ini tidak memuaskan pedagang karena mereka merasa tidak mampu mencari lahan baru untuk lokasi berjualan. Menurut pedagang, pihak yang paling berkewajiban memberi lapangan kerja kepada masyarakat adalah pemerintah.
"Sehingga, masyarakat tidak lapar, tidak bodoh dan tidak sakit seperti yang dikatakan gubernur bisa menjadi kenyataan," ujar Zamhurdha, pedagang lainnya.
Anehnya, penjelasan pedangan malah didebat oleh Layari sendiri. Menurut politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, masalah yang dihadapi pedangan bukan lah persoalan yang mudah. "Coba kalau seandainya Bapak yang jadi gubernur. Apa yang bisa Bapak buat untuk PKL," tanya Layari kepada pedagang. Mendapat pertanyaan ini, pedangan pun memilih diam.
Karena tidak adanya solusi, anggota Komisi B Taufan Agung Ginting yang sejak awal memilih diam tiba-tiba bereaksi. Menurut Taufan, Pemkab Deliserdang adalah pihak yang memiliki kewajiban mencari solusi atas tuntutan pedagang. Untuk itu, dia menyarankan agar Komisi B DPRD Sumut mengundang Pemkab Deliserdang dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini.
Namun, usulan Taufan ini sempat mendapat interupsi dari Layari. Seperti yang dia sampaikan ke pedagang, Layari pun mendebat balik Taufan. "Sekarang, Bapak lah yang menjadi bupati. Apa yang bisa Bapak buat," tanya Layari kepada Taufan.
Mendapat tanggapan seperti ini dari pimpinannya, Taufan bereaksi lebih keras. Dia menilai, permasalahan PKL tidak bisa dianggap kecil karena menyangkut kelangsungan nafkah rakyat kecil. Menuru politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, setiap permasalahan rakyat harus ada solusi, apalagi sudah disampaikan kepada dewan.
"Kalau komisi tidak ada solusi, mari ke fraksi kami. Fraksi kami konsern terhadap masalah seperti ini. Kita bicarakan solusinya," ketus Taufan.
Setelah perdebatan panjang, Komisi B DPRD Sumut akhirnya menyepakati untuk mengundang Pemkab Deliserdang. Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung Desember mendatang.
PKL Jalan Pancing Minta Lokasi Baru
>>rijan, medan
Bekas pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Pancing Kabupaten Deli Serdang mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyediakan lokasi baru untuk berjualan.
Harapan mereka sangat besar karena setelah penggusuran, Kamis (29/10) lalu, sekitar 250 pedagang pakaian dan sepatu itu kini tidak mempunyai pekerjaan.
"Kalau ada lahan baru kami pasti mau. Membayar pun jadilah. Kalau tidak, selesai perbaikan drainase kami diperbolehkan berjualan lagi sebelum ada relokasi," kata seorang pedagang, J Girsang saat mengadukan masalah ini ke Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut di Medan, kemarin.
Penggusuran PKL pekan lalu sempat mendapat perlawanan dan mendapat dukungan dari ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Medan . Mereka bahkan terlibat bentrok dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dibantu polisi. Namun, alat berat akhirnya lebih kuat untuk meratakan kios yang telah bertahun-tahun berdidi kawasan perbatasan Deli Sedang dan Medan itu.
Di hadapan sejumlah anggota Komisi B DPRD Sumut, para pedagang menyadari bahwa mereka selama ini berdagang tidak berdasarkan prosedur yang benar. Mereka pun hanya membayar iuran keamanan tanpa pemasukan kepada retribusi daerah. Oleh karena itu, jika pemerintah menyediakan lokasi baru, dengan senang hati pedagang akan membayar retribusi untuk pendapatan asli daerah. "Kami hanya ingin menghidupi keluarga," ujar Girsang.
Menanggapi permintaan warga, Ketua Komisi B DPRD Sumut Layari Sinukaban mengaku tidak bisa memberi solusi seperti yang diharapkan pedangang. Sebaliknya, dia menyarankan agar pedagang mencari sendiri lahan yang resmi untuk berdagang. Jika lahan ini sudah didapat, Layari kembali menyarankan agar pedagang membentuk semacam badan usaha atau koperasi yang mewadahi pedangang.
Tanggapan Layari ini tidak memuaskan pedagang karena mereka merasa tidak mampu mencari lahan baru untuk lokasi berjualan. Menurut pedagang, pihak yang paling berkewajiban memberi lapangan kerja kepada masyarakat adalah pemerintah.
"Sehingga, masyarakat tidak lapar, tidak bodoh dan tidak sakit seperti yang dikatakan gubernur bisa menjadi kenyataan," ujar Zamhurdha, pedagang lainnya.
Anehnya, penjelasan pedangan malah didebat oleh Layari sendiri. Menurut politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, masalah yang dihadapi pedangan bukan lah persoalan yang mudah. "Coba kalau seandainya Bapak yang jadi gubernur. Apa yang bisa Bapak buat untuk PKL," tanya Layari kepada pedagang. Mendapat pertanyaan ini, pedangan pun memilih diam.
Karena tidak adanya solusi, anggota Komisi B Taufan Agung Ginting yang sejak awal memilih diam tiba-tiba bereaksi. Menurut Taufan, Pemkab Deliserdang adalah pihak yang memiliki kewajiban mencari solusi atas tuntutan pedagang. Untuk itu, dia menyarankan agar Komisi B DPRD Sumut mengundang Pemkab Deliserdang dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini.
Namun, usulan Taufan ini sempat mendapat interupsi dari Layari. Seperti yang dia sampaikan ke pedagang, Layari pun mendebat balik Taufan. "Sekarang, Bapak lah yang menjadi bupati. Apa yang bisa Bapak buat," tanya Layari kepada Taufan.
Mendapat tanggapan seperti ini dari pimpinannya, Taufan bereaksi lebih keras. Dia menilai, permasalahan PKL tidak bisa dianggap kecil karena menyangkut kelangsungan nafkah rakyat kecil. Menuru politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, setiap permasalahan rakyat harus ada solusi, apalagi sudah disampaikan kepada dewan.
"Kalau komisi tidak ada solusi, mari ke fraksi kami. Fraksi kami konsern terhadap masalah seperti ini. Kita bicarakan solusinya," ketus Taufan.
Setelah perdebatan panjang, Komisi B DPRD Sumut akhirnya menyepakati untuk mengundang Pemkab Deliserdang. Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung Desember mendatang.
Berita HU Pelita, (27 Oktober 2009)
Seluruh Anggota Percasi Sumut Segera Masuk Jamsostek
(Pelita, 27 Oktober 2009) -
Medan, Pelita
Pengurus Provinsi Percasi Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar Catur Eksekutif di Hotel Garuda Plaza Jalan SM Raja Medan, Sabtu (31/10) mulai pukul 09.00 Wib.
Pada kesempatan tersebut akan diserahkan Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) kepada seluruh anggota dan pengurus Percasi Sumut sebagai pertanda bahwa pekerja olahraga catur Sumut dilindungi program jaminan sosial tenaga kerja. Demikian dikatakan Sekretaris Percasi Sumut Perry Iskandar di Medan yang dihubungi melalui telepon selularnya, Senin (26/10).
Menurut Perry, kepengurusan Percasi Sumut walaupun belum dilantik tetapi sudah membuat berbagai gebrakan. Kita akan menggelar catur eksekutif. Kemudian, Percasi Sumut dan Jamsostek akan meneken nota kesepahaman MoU dalam memperhatikan masa depan atlet, wasit dan pelatih, ujar Ferry dengan rasa bangga.
Dikatakan Perry, MoU dengan Jamsostek ini diharapkan akan dapat menjadi percontohan sekaligus direalisasikan diberbagai organisasi-organisasi olahraga serta sektor-sektor informal lainnya.
Acara tersebut direncanakan dihadiri Gubsu H Syamsul Arifin SE, Kajatisu Sutiyono SH MH MBL, Pj Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap, Ketua Umum KONI Sumut H Gus Irawan Pasaribu SE Ak MM, Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun, Ketua KNPI Sumut H Yasir Ridho, Ketua GM FKPPI H Nazaruddin, dan Ketua Pemuda Mitra Kamtibmas Radjamin Sirait. Juga anggota DPD RI Drs Rudolf M Pardede dan anggota DPRD Sumut di antaranya Musdalifah BSc, Sonny Firdaus Panjaitan SH, Brilian Moktar SE dan Layari Sinukaban, serta lainnya.
Perry menambahkan dalam acara tersebut selain penandantangan MoU dengan Jamsostek juga akan dilaksanakan juga pelantikan pengurus.
Kami sebelumnya tidak pernah terpikir bahwa pekerja olahraga dapat dilindungi Jamsostek. Luar biasa, Jamsostek bisa meng-cover acara seperti ini, Nanti kita akan buat terobosan, katanya. Menurutnya, pagelaran catur eksekutif dimaksudkan menumbuhkan suasana kebersamaan di kalangan para pejabat pemerintah, eksekutif, perusahaan BUMN/BUMD maupun swasta.
Bukan hanya kemenangan yang dicari, namun catur eksekutif merupakan kegiatan silaturahim di kalangan pejabat pemerintah, eksekutif, perusahaan BUMN/BUMD maupun swasta, terang Perry seraya menambahkan pada hari yang sama, juga digelar rapat kerja daerah (Rakerda) yang dihadiri seluruh Pengkab/kota se-Sumut. Puncak acaranya adalah pelantikan pengurus Percasi Sumut periode 2009-2014 di Hotel Garuda Plaza Medan, Sabtu (31/10).
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah I PT Jamsostek (Persero) Dr H Masud Muhammad MM mengatakan, pihaknya menyambut baik rencana tersebut.
Para pekerja olahraga khususnya para pecatur, pelatih dan anggotanya tidak terlepas dari berbagai resiko social seperti sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal. Kehadrian jamsostek sangt penting bagi pekerja ilahraga dan keluarnya. Kami akan melayani mereka dengan sebaik baiknya, tandas Masud dihubungi terpisah. (ck-200/1)
(Pelita, 27 Oktober 2009) -
Medan, Pelita
Pengurus Provinsi Percasi Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar Catur Eksekutif di Hotel Garuda Plaza Jalan SM Raja Medan, Sabtu (31/10) mulai pukul 09.00 Wib.
Pada kesempatan tersebut akan diserahkan Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) kepada seluruh anggota dan pengurus Percasi Sumut sebagai pertanda bahwa pekerja olahraga catur Sumut dilindungi program jaminan sosial tenaga kerja. Demikian dikatakan Sekretaris Percasi Sumut Perry Iskandar di Medan yang dihubungi melalui telepon selularnya, Senin (26/10).
Menurut Perry, kepengurusan Percasi Sumut walaupun belum dilantik tetapi sudah membuat berbagai gebrakan. Kita akan menggelar catur eksekutif. Kemudian, Percasi Sumut dan Jamsostek akan meneken nota kesepahaman MoU dalam memperhatikan masa depan atlet, wasit dan pelatih, ujar Ferry dengan rasa bangga.
Dikatakan Perry, MoU dengan Jamsostek ini diharapkan akan dapat menjadi percontohan sekaligus direalisasikan diberbagai organisasi-organisasi olahraga serta sektor-sektor informal lainnya.
Acara tersebut direncanakan dihadiri Gubsu H Syamsul Arifin SE, Kajatisu Sutiyono SH MH MBL, Pj Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap, Ketua Umum KONI Sumut H Gus Irawan Pasaribu SE Ak MM, Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun, Ketua KNPI Sumut H Yasir Ridho, Ketua GM FKPPI H Nazaruddin, dan Ketua Pemuda Mitra Kamtibmas Radjamin Sirait. Juga anggota DPD RI Drs Rudolf M Pardede dan anggota DPRD Sumut di antaranya Musdalifah BSc, Sonny Firdaus Panjaitan SH, Brilian Moktar SE dan Layari Sinukaban, serta lainnya.
Perry menambahkan dalam acara tersebut selain penandantangan MoU dengan Jamsostek juga akan dilaksanakan juga pelantikan pengurus.
Kami sebelumnya tidak pernah terpikir bahwa pekerja olahraga dapat dilindungi Jamsostek. Luar biasa, Jamsostek bisa meng-cover acara seperti ini, Nanti kita akan buat terobosan, katanya. Menurutnya, pagelaran catur eksekutif dimaksudkan menumbuhkan suasana kebersamaan di kalangan para pejabat pemerintah, eksekutif, perusahaan BUMN/BUMD maupun swasta.
Bukan hanya kemenangan yang dicari, namun catur eksekutif merupakan kegiatan silaturahim di kalangan pejabat pemerintah, eksekutif, perusahaan BUMN/BUMD maupun swasta, terang Perry seraya menambahkan pada hari yang sama, juga digelar rapat kerja daerah (Rakerda) yang dihadiri seluruh Pengkab/kota se-Sumut. Puncak acaranya adalah pelantikan pengurus Percasi Sumut periode 2009-2014 di Hotel Garuda Plaza Medan, Sabtu (31/10).
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah I PT Jamsostek (Persero) Dr H Masud Muhammad MM mengatakan, pihaknya menyambut baik rencana tersebut.
Para pekerja olahraga khususnya para pecatur, pelatih dan anggotanya tidak terlepas dari berbagai resiko social seperti sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal. Kehadrian jamsostek sangt penting bagi pekerja ilahraga dan keluarnya. Kami akan melayani mereka dengan sebaik baiknya, tandas Masud dihubungi terpisah. (ck-200/1)
Berita HU Pelita, Senin (9/11)
Pemerintah Pusat Naikkan Anggaran Pertanian 20 Persen
[Nusantara]
Komisi B DPRDSU Minta
Pemerintah Pusat Naikkan Anggaran Pertanian 20 Persen
Medan, Pelita
Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut) akan mendatangi Kantor Menteri pertanian (Mentan) RI di Jakarta, untuk mengusulkan dinaikkanya Anggaran Sektor Pertanian di Sumut.
Saat ini Petani Sumut terus menjerit karena harga-harga sektor pertanian terus meningkat, sementara bantuan kepada mereka masih sedikit, kata Ketua komisi DPRD Sumut Layari Sinukaban kepada pers di Medan.
Sinukaban mengungkapkan hal itu usai bertemu dengan Kepala Dinas Pertanian Sumut dan jajarannya di Gedung Dewan. Menyinggung keberangkatan ke Jakarta, jika tidak ada aral melintang, Komisi yang juga membidangi masalah pertanian itu akan berangkat ke Jakarta 4-8 November 2009.
Salah satu tujuan mereka adalah mengupayakan alokasi dana dari dana-dana APBN yang tidak jelas peruntukkannya dalam hal mengembangkan sektor pertanian. Karena keterbatasan dana disektor pertanian itu, DPRD Sumut meminta kenaikan itu sama dengan Anggaran disektor Pendidikan yakni 20 persen dari APBN agar petani lebih bergairah memacu produksi pertanian, ujarnya.
Sinukaban mencontohkan, petani Sumut saat ini masih kekurangan pupuk, sementara impor terus dibuka lebar-lebar sehingga terjadi ketergantungan komoditas penting itu. Memang Pemprovsu ikut memberi perhatian menyalurkan pupuk kepada petani. Saat ini, ada sekitar 40.000 ton berbagai jenis yang tinggal menunggu SK Gubsu sebelum didistribusikan, ujarnya.
Namun jumlah itu masih sangat minim 40.000 ton baru tiga truk itu, 100.000 ton pun tidak cukup. Yang cocok 3 juta ton, jelas Sinukaban didampingi anggota Dewan, Taufan Agung Ginting. Sinikaban juga menyinggung produksi gabah yang harus digenjot sampai 100 persen dan perlunya pelatihan bagi para petani kenegara tetangga seperti Thailand dan Taiwan.
Kemudian belum adanya kredit nonkomersial bagai petani sebagi pelaku usaha menengah kecil (UMK), sehingga sulit bagi petani untuk menaikkan produksi pertanian. (ck-2001)
[Nusantara]
Komisi B DPRDSU Minta
Pemerintah Pusat Naikkan Anggaran Pertanian 20 Persen
Medan, Pelita
Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut) akan mendatangi Kantor Menteri pertanian (Mentan) RI di Jakarta, untuk mengusulkan dinaikkanya Anggaran Sektor Pertanian di Sumut.
Saat ini Petani Sumut terus menjerit karena harga-harga sektor pertanian terus meningkat, sementara bantuan kepada mereka masih sedikit, kata Ketua komisi DPRD Sumut Layari Sinukaban kepada pers di Medan.
Sinukaban mengungkapkan hal itu usai bertemu dengan Kepala Dinas Pertanian Sumut dan jajarannya di Gedung Dewan. Menyinggung keberangkatan ke Jakarta, jika tidak ada aral melintang, Komisi yang juga membidangi masalah pertanian itu akan berangkat ke Jakarta 4-8 November 2009.
Salah satu tujuan mereka adalah mengupayakan alokasi dana dari dana-dana APBN yang tidak jelas peruntukkannya dalam hal mengembangkan sektor pertanian. Karena keterbatasan dana disektor pertanian itu, DPRD Sumut meminta kenaikan itu sama dengan Anggaran disektor Pendidikan yakni 20 persen dari APBN agar petani lebih bergairah memacu produksi pertanian, ujarnya.
Sinukaban mencontohkan, petani Sumut saat ini masih kekurangan pupuk, sementara impor terus dibuka lebar-lebar sehingga terjadi ketergantungan komoditas penting itu. Memang Pemprovsu ikut memberi perhatian menyalurkan pupuk kepada petani. Saat ini, ada sekitar 40.000 ton berbagai jenis yang tinggal menunggu SK Gubsu sebelum didistribusikan, ujarnya.
Namun jumlah itu masih sangat minim 40.000 ton baru tiga truk itu, 100.000 ton pun tidak cukup. Yang cocok 3 juta ton, jelas Sinukaban didampingi anggota Dewan, Taufan Agung Ginting. Sinikaban juga menyinggung produksi gabah yang harus digenjot sampai 100 persen dan perlunya pelatihan bagi para petani kenegara tetangga seperti Thailand dan Taiwan.
Kemudian belum adanya kredit nonkomersial bagai petani sebagi pelaku usaha menengah kecil (UMK), sehingga sulit bagi petani untuk menaikkan produksi pertanian. (ck-2001)
Berita Waspada Online
Friday, 06 November 2009 05:29
Demokrat ‘gamang’ berpolitik di legislatif
Warta - Warta Fokus
WASPADA ONLINE
MEDAN - Kader Partai Demokrat yang duduk di legislatif, baik di DPRD Sumut maupun DPRD Medan dinilai masih ‘gamang’ dalam berpolitik dan sering melakukan blunder. Kondisi itu terjadi karena sebagian besar anggota dewan dari partai pemenang Pemilu itu adalah wajah baru.
Kegamangan berpolitik itu terlihat jelas di DPRD Medan. Meskipun kursi ketua DPRD secara otomatis menjadi milik Fraksi Demokrat karena memiliki jumlah kursi terbesar, namun fraksi tersebut gagal mendapatkan satupun jatah kursi pimpinan komisi.
Seluruh fraksi di DPRD Medan melakukan koalisi dan bersepakat membagi-bagi jatah kursi pimpinan komisi tanpa mengikutsertakan satupun anggota dewan dari Fraksi Demokrat. Susunan pimpinan komisi tersebut memang masih belum dilantik karena masih harus menunggu pelantikan pimpinan DPRD Medan.
Sedangkan di DPRD Sumut, beberapa kader Demokrat yang menduduki jabatan juga dinilai sering melakukan blunder. Seperti saat Komisi B DPRDSU menerima audiensi bekas pedagang kaki lima Jalan Pancing Deli Serdang.
Sikap ketua Komisi B yang berasal dari Fraksi Demokrat, Layari Sinukaban yang terkesan tidak mampu memberikan solusi dan mendebat balik para bekas PKL itu, mendapat tentangan keras dari anggota komisi lainnya dalam pertemuan itu.
Salah satu anggota Komisi B dari Fraksi PDI Perjuangan, Taufan Ginting beserta beberapa anggota Komisi B dari fraksi lainnya, mendebat keras sikap layari Sinukaban. Bahkan, Taufan sempat menawarkan Fraksi PDI Perjuangan untuk mengambil alih persoalan tersebut, sebagai bukti partainya benar-benar peduli rakyat kecil, baru kemudian sikap kader Partai Demokrat itu melunak.
Karena kondisi itulah, ketua Forum Kajian Komunikasi dan Politik (FKKP) Unimed, Aulia Andri, M.Si menilai seluruh anggota Dewan dari Partai Demokrat perlu lebih banyak melakukan komunikasi politik dan perlu belajar komunikasi politik.
Karena di DPRD Medan, mereka yang merupakan fraksi terbesar tidak satupun menjadi pengurus di setiap komisi dan di DPRD Sumut mereka juga belum menunjukkan kinerja yang memuaskan.
"Hal ini sebenarnya sebuah preseden buruk bagi Partai Demokrat sebagai Fraksi yang paling besar. Saya melihat komunikasi politik Partai Demokrat tidak berjalan baik, mungkin ada beberapa faktor, seperti, mereka masih terlena dengan status sebagai pemenang Pemilu Legislatif, sehingga mereka lupa untuk melakukan komunikasi politik," katanya.
Selain itu, lanjutnya, adanya ketidaksiapan kader yang duduk di legislatif, di mana Partai Demokrat belum melakukan kaderisasi yang baik, sehingga kader-kader yang duduk di DPRD masih mentah dan belum paham dengan kemanisme yang ada di parlemen.
"Dua hal tersebut yang membuat suasana di Fraksi Demokrat itu menjadi kisruh, misalnya di DPRD Medan mereka tidak mendapatkan satu komisi pun, di DPRD Sumut mereka belum mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan dan seperti tidak tahu harus berbuat apa di parlemen," ujarnya.
Dia menyebutkan, sistem pengkaderan yang belum baik di Partai Demokrat membuat, mereka kader-kader 'karbitan' yang terpaksa harus masuk di parlemen tanpa bekal yang cukup, sehingga mereka membutuhkan waktu setahun atau dua tahun untuk menyesuaikan diri dengan suasana di parlemen.
"Nah ini sebenarnya yang berbahaya. Percepatan-percepatan untuk mendidik temen-temen di parlemen dari Demokrat itu seharusnya menjadi tugas pimpinan DPP Demokrat dengan intens melakukan bimbingan anggota parlemen di daerah," kata Aulia.
Demokrat ‘gamang’ berpolitik di legislatif
Warta - Warta Fokus
WASPADA ONLINE
MEDAN - Kader Partai Demokrat yang duduk di legislatif, baik di DPRD Sumut maupun DPRD Medan dinilai masih ‘gamang’ dalam berpolitik dan sering melakukan blunder. Kondisi itu terjadi karena sebagian besar anggota dewan dari partai pemenang Pemilu itu adalah wajah baru.
Kegamangan berpolitik itu terlihat jelas di DPRD Medan. Meskipun kursi ketua DPRD secara otomatis menjadi milik Fraksi Demokrat karena memiliki jumlah kursi terbesar, namun fraksi tersebut gagal mendapatkan satupun jatah kursi pimpinan komisi.
Seluruh fraksi di DPRD Medan melakukan koalisi dan bersepakat membagi-bagi jatah kursi pimpinan komisi tanpa mengikutsertakan satupun anggota dewan dari Fraksi Demokrat. Susunan pimpinan komisi tersebut memang masih belum dilantik karena masih harus menunggu pelantikan pimpinan DPRD Medan.
Sedangkan di DPRD Sumut, beberapa kader Demokrat yang menduduki jabatan juga dinilai sering melakukan blunder. Seperti saat Komisi B DPRDSU menerima audiensi bekas pedagang kaki lima Jalan Pancing Deli Serdang.
Sikap ketua Komisi B yang berasal dari Fraksi Demokrat, Layari Sinukaban yang terkesan tidak mampu memberikan solusi dan mendebat balik para bekas PKL itu, mendapat tentangan keras dari anggota komisi lainnya dalam pertemuan itu.
Salah satu anggota Komisi B dari Fraksi PDI Perjuangan, Taufan Ginting beserta beberapa anggota Komisi B dari fraksi lainnya, mendebat keras sikap layari Sinukaban. Bahkan, Taufan sempat menawarkan Fraksi PDI Perjuangan untuk mengambil alih persoalan tersebut, sebagai bukti partainya benar-benar peduli rakyat kecil, baru kemudian sikap kader Partai Demokrat itu melunak.
Karena kondisi itulah, ketua Forum Kajian Komunikasi dan Politik (FKKP) Unimed, Aulia Andri, M.Si menilai seluruh anggota Dewan dari Partai Demokrat perlu lebih banyak melakukan komunikasi politik dan perlu belajar komunikasi politik.
Karena di DPRD Medan, mereka yang merupakan fraksi terbesar tidak satupun menjadi pengurus di setiap komisi dan di DPRD Sumut mereka juga belum menunjukkan kinerja yang memuaskan.
"Hal ini sebenarnya sebuah preseden buruk bagi Partai Demokrat sebagai Fraksi yang paling besar. Saya melihat komunikasi politik Partai Demokrat tidak berjalan baik, mungkin ada beberapa faktor, seperti, mereka masih terlena dengan status sebagai pemenang Pemilu Legislatif, sehingga mereka lupa untuk melakukan komunikasi politik," katanya.
Selain itu, lanjutnya, adanya ketidaksiapan kader yang duduk di legislatif, di mana Partai Demokrat belum melakukan kaderisasi yang baik, sehingga kader-kader yang duduk di DPRD masih mentah dan belum paham dengan kemanisme yang ada di parlemen.
"Dua hal tersebut yang membuat suasana di Fraksi Demokrat itu menjadi kisruh, misalnya di DPRD Medan mereka tidak mendapatkan satu komisi pun, di DPRD Sumut mereka belum mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan dan seperti tidak tahu harus berbuat apa di parlemen," ujarnya.
Dia menyebutkan, sistem pengkaderan yang belum baik di Partai Demokrat membuat, mereka kader-kader 'karbitan' yang terpaksa harus masuk di parlemen tanpa bekal yang cukup, sehingga mereka membutuhkan waktu setahun atau dua tahun untuk menyesuaikan diri dengan suasana di parlemen.
"Nah ini sebenarnya yang berbahaya. Percepatan-percepatan untuk mendidik temen-temen di parlemen dari Demokrat itu seharusnya menjadi tugas pimpinan DPP Demokrat dengan intens melakukan bimbingan anggota parlemen di daerah," kata Aulia.
Berita Ini Medan Bung.Com
Rabu 28 Oktober 2009 — Admin
Ketua Komisi B DPRDSU Layari Sinukaban :
Usaha Kecil Menengah Harus Diproteksi
>> imbc, medan
Usaha Kecil Menengah (UKM), utamanya yang bergerak di sektor pertanian dan peternakan, harus senantiasa mendapat proteksi dari Pemerintah dan berbagai instansi lainnya, agar dapat tetap eksis menunjang perekonomian nasional.
Ketua Komisi B DPRD Sumut Layari Sinukaban SPI didampingi Sekretaris Aduhot Simamora dan anggota Richard Eddy M Lingga SE mengemukakan hal itu kepada wartawan, Rabu (28/10) petang, usai meninjau lahan peternakan di Langkat.
Turut serta dalam kunjungan itu Wakil Ketua Komisi M Nasir, anggota komisi Guntur Manurung SE, Palar Nainggolan SH, Tiasiah Ritonga, Hj Ida Budiningsih, Fahru Rozi, Taufan Ginting, Taufik Hidayat, Drs H Rijal Sirait, Drs H Bustami HS, Ir Syahrial Harahap, Ir Washington Pane, Rinawati Sianturi dan Kharuddin Syah SE.
Layari menjelaskan, proteksi kepada UKM itu antara lain dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan cara memberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada para petani dan peternak serta pengusaha UKM lainnya. "Biaya pengurusan SHM itu harus dilakukan seringan-ringannya dan dalam tempo sesingkat-singkatnya serta tidak dikenakan bunga komersial," katanya.
Pola seperti ini, tambah Layari dan Richard Eddy Lingga, sudah dilakukan oleh negara-negara maju seperti oleh negeri tetangga Thailand. "Selain itu kepada PTPN, PMA dan BUMN lainnya kita minta agar ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya," ujarnya.
Di dalam BUMN/ BUMD ini merupakan bahagian dari penjabaran Corporate Social Responsibility, yang telah diamanahkan undang-undang. "PTPN di daerah ini misalnya sebaiknya membiarkan lahannya untuk menjadi tempat bagi ternak, sebab menurut penelitian dilakukan Provinsi Jambi, perkebunan sawit di atas 7 tahun, tidak akan terganggu sawitnya bila di dalamnya terdapat ternak (lembu dan kambing)," kata Layari.
Pada bahagian lain Layari, Aduhot Simamora, dan Richard Lingga mengungkapkan, kunjungan Komisi B DPRD Sumut ke Langkat diterima langsung Bupati Ngogesa Sitepu dan Dinas Peternakan. "Kami ke sana untuk meninjau peternakan sapi rakyat yang dikelola perorangan dan koperasi," ujarnya.
Bupati Langkat Ngogesa Sitepu sendiri, sangat antuasias dan menyambut positif kunjungan Komisi B tersebut. Menurut Bupati, peternakan di daerahnya merupakan basis terbesar peternakan yang dikelola rakyat maupun koperasi.
Setelah menggelar dialog dengan masyarakat peternak, Komisi B menilai, Pemkab Langkat telah maksimal menggunakan APBD Provsu yang sangat minimal tersebut. Ada juga dana bergulir yang mencakup 30 ekor ternak, yang kondisinya sangat mengecewakan.
"Pasalnya Kepala Bank Indonesia Cabang Medan telah berjanji memberikan bantuan kredit melalui BRI dan PNM kepada peternak di Langkat khususnya, namun hingga kini janji tersebut belum juga terealisasi," beber Layari, Simamora dan Lingga sembari menambahkan, masyarakat peternak sangat mengharapkan realisasi bantuan itu.
Komisi B DPRD Sumut, kata Layari, akan berupaya menjadi mediator antara pihak peternak dengan pihak perbankan untuk membantu percepatan realisasi penyaluran kredit tersebut. "Kami juga akan mengupayakan penambahan anggaran semaksimal mungkin melalui APBD Sumut kepada para peternak," sebutnya.
Ia menambahkan, pihaknya menyadari bahwa devisa negara kita terkuras sekitar Rp 4,9 Triliun per tahun untuk impor ternah demi memenuhi kebutuhan daging sapi. "Karena itu, diharapkan dukungan semua pihak yang terkait peningkatan program pemberdayaan UKM atau sektor riil sebagai ujung tombak perekonomian rakyat," kata Layari Sinukaban.
Proteksi dan pemberdayaan sektor UKM, kata Layari lagi, sudah sepatutnya menjadi prioritas kerja para Menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu jilid II beserta segenap instansi di Provinsi dan Kabupaten/ Kota. ***
Ketua Komisi B DPRDSU Layari Sinukaban :
Usaha Kecil Menengah Harus Diproteksi
>> imbc, medan
Usaha Kecil Menengah (UKM), utamanya yang bergerak di sektor pertanian dan peternakan, harus senantiasa mendapat proteksi dari Pemerintah dan berbagai instansi lainnya, agar dapat tetap eksis menunjang perekonomian nasional.
Ketua Komisi B DPRD Sumut Layari Sinukaban SPI didampingi Sekretaris Aduhot Simamora dan anggota Richard Eddy M Lingga SE mengemukakan hal itu kepada wartawan, Rabu (28/10) petang, usai meninjau lahan peternakan di Langkat.
Turut serta dalam kunjungan itu Wakil Ketua Komisi M Nasir, anggota komisi Guntur Manurung SE, Palar Nainggolan SH, Tiasiah Ritonga, Hj Ida Budiningsih, Fahru Rozi, Taufan Ginting, Taufik Hidayat, Drs H Rijal Sirait, Drs H Bustami HS, Ir Syahrial Harahap, Ir Washington Pane, Rinawati Sianturi dan Kharuddin Syah SE.
Layari menjelaskan, proteksi kepada UKM itu antara lain dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan cara memberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada para petani dan peternak serta pengusaha UKM lainnya. "Biaya pengurusan SHM itu harus dilakukan seringan-ringannya dan dalam tempo sesingkat-singkatnya serta tidak dikenakan bunga komersial," katanya.
Pola seperti ini, tambah Layari dan Richard Eddy Lingga, sudah dilakukan oleh negara-negara maju seperti oleh negeri tetangga Thailand. "Selain itu kepada PTPN, PMA dan BUMN lainnya kita minta agar ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya," ujarnya.
Di dalam BUMN/ BUMD ini merupakan bahagian dari penjabaran Corporate Social Responsibility, yang telah diamanahkan undang-undang. "PTPN di daerah ini misalnya sebaiknya membiarkan lahannya untuk menjadi tempat bagi ternak, sebab menurut penelitian dilakukan Provinsi Jambi, perkebunan sawit di atas 7 tahun, tidak akan terganggu sawitnya bila di dalamnya terdapat ternak (lembu dan kambing)," kata Layari.
Pada bahagian lain Layari, Aduhot Simamora, dan Richard Lingga mengungkapkan, kunjungan Komisi B DPRD Sumut ke Langkat diterima langsung Bupati Ngogesa Sitepu dan Dinas Peternakan. "Kami ke sana untuk meninjau peternakan sapi rakyat yang dikelola perorangan dan koperasi," ujarnya.
Bupati Langkat Ngogesa Sitepu sendiri, sangat antuasias dan menyambut positif kunjungan Komisi B tersebut. Menurut Bupati, peternakan di daerahnya merupakan basis terbesar peternakan yang dikelola rakyat maupun koperasi.
Setelah menggelar dialog dengan masyarakat peternak, Komisi B menilai, Pemkab Langkat telah maksimal menggunakan APBD Provsu yang sangat minimal tersebut. Ada juga dana bergulir yang mencakup 30 ekor ternak, yang kondisinya sangat mengecewakan.
"Pasalnya Kepala Bank Indonesia Cabang Medan telah berjanji memberikan bantuan kredit melalui BRI dan PNM kepada peternak di Langkat khususnya, namun hingga kini janji tersebut belum juga terealisasi," beber Layari, Simamora dan Lingga sembari menambahkan, masyarakat peternak sangat mengharapkan realisasi bantuan itu.
Komisi B DPRD Sumut, kata Layari, akan berupaya menjadi mediator antara pihak peternak dengan pihak perbankan untuk membantu percepatan realisasi penyaluran kredit tersebut. "Kami juga akan mengupayakan penambahan anggaran semaksimal mungkin melalui APBD Sumut kepada para peternak," sebutnya.
Ia menambahkan, pihaknya menyadari bahwa devisa negara kita terkuras sekitar Rp 4,9 Triliun per tahun untuk impor ternah demi memenuhi kebutuhan daging sapi. "Karena itu, diharapkan dukungan semua pihak yang terkait peningkatan program pemberdayaan UKM atau sektor riil sebagai ujung tombak perekonomian rakyat," kata Layari Sinukaban.
Proteksi dan pemberdayaan sektor UKM, kata Layari lagi, sudah sepatutnya menjadi prioritas kerja para Menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu jilid II beserta segenap instansi di Provinsi dan Kabupaten/ Kota. ***
Berita Medan Bisnis
Pimpinan DPRD Sumut dan Susunan Komisi Disahkan
Politik 22-10-2009
*nana miranti
MedanBisnis – Medan
Pimpinan definitif DPRD Sumut periode 2009 – 2014 dan susunan komisi yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris, akhirnya disahkan secara resmi melalui sidang paripurna DPRD Sumut di gedung dewan, Senin (21/10).
Pengesahan pimpinan defenitif DPRD Sumut tersebut dilakukan dengan ditandai pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Kimar Saragih SH, pada rapat paripurna yang juga dihadiri Gubernur Sumut, Syamsul Arifin, dan unsur Muspida Plus Sumut.Pimpinan legislatif definitif yang dilantik yakni HM Saleh Bangun dari Partai Demokrat sebagai Ketua DPRD, serta beberapa unsur wakil ketua yakni HM Affan dari PDIP, Chaidir Ritonga dari Partai Golkar, Sigit Pramono Asri dari PKS, dan Kamaluddin Harahap dari PAN.
Usai pelantikan dan pengambilan sumpah, posisi pimpinan rapat paripurna dewan langsung diserahterimakan dari Palar Nainggolan dan Chaidir Ritonga kepada HM Saleh Bangun dan para wakil ketua, dengan serah terima palu rapat.
Pada kesempatan tersebut, Syamsul Arifin berharap DPRD Sumut segera membentuk alat kelengkapan dewan yang dibutuhkan agar bisa segera bekerja dengan memprioritaskan pencapaian visi-misi yang diusungnya di Sumut, yakni membuat rakyat tidak lapar, tidak sakit, tidak bodoh, sehingga rakyat memiliki masa depan yang baik.
“Harapan kami tentu Pemprov dan DPRD Sumut bia bekerja sama dengan baik dan harmonis, karena semua itu demi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Di mana untuk ke depan pendidikan, kemiskinan dan percepatan pembangunan di segala bidang menjadi masalah utama,” ujaranya.
Pascapelantikan, sidang paripurna langsung dilanjutkan oleh Saleh Bangun. Agenda yang dibahas adalah pengesahan struktur komisi, dan perubahan nama FKS menjadi FPKS.
Dari susunan struktur lima komisi yang ada di DPRD Sumut, terdiri dari Komisi A (membidangi masalah pemerintahan) dan dipimpin M Nuh (PKS), Wakil Ketua Enda Mora Lubis (Partai Demokrat) dan Sekretaris Nurul Azhar Lubis (Golkar)Komisi B (perekonomian), diketuai Layari Sinukaban (Demokrat), Wakil Ketua M Nasir (PKS), dan Sekretaris Aduhot Simamora (Partai Hanura).
Kemudian Komisi C (keuangan) dengan Ketua Arifin Nainggolan (Demokrat), Wakil Ketua Mulkan Ritonga (Golkar) dan Rosslynda Marpaung (PPRN) sebagai sekretaris.Sementara Komisi D (pembangunan), diketuai Ajib Shah (Golkar), Tagor Pandapotan Simangunsong (PDIP) sebagai wakil ketua, dan Jhon Hugo (Demokrat) sebagai sekretaris komisi.
Komisi E (kesejahteraan sosial), diketuai Brilian Moktar (PDIP), dengan Sopar Siburian (Demokrat) sebagai wakil ketua dan Syafrida Fitri (Golkar) sebagai sekretaris.
Pada kesempatan tersebut, Saleh Bangun yang menjadi pimpinan sidang pertama kali dalam olahgeraknya tampak masih kaku, dan terbata-bata memimpin sidang. Hal ini sempat menjadi tertawaan bagi peserta rapat.
Selain itu, dari sebagian anggota dewan yang hadir, juga terlihat bersikap tidak etis, karena merokok saat sidang masih sedang berlangsung. Bahkan saat rapat diskorsing, anggota dewan yang merokok semakin banyak.
Politik 22-10-2009
*nana miranti
MedanBisnis – Medan
Pimpinan definitif DPRD Sumut periode 2009 – 2014 dan susunan komisi yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris, akhirnya disahkan secara resmi melalui sidang paripurna DPRD Sumut di gedung dewan, Senin (21/10).
Pengesahan pimpinan defenitif DPRD Sumut tersebut dilakukan dengan ditandai pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Kimar Saragih SH, pada rapat paripurna yang juga dihadiri Gubernur Sumut, Syamsul Arifin, dan unsur Muspida Plus Sumut.Pimpinan legislatif definitif yang dilantik yakni HM Saleh Bangun dari Partai Demokrat sebagai Ketua DPRD, serta beberapa unsur wakil ketua yakni HM Affan dari PDIP, Chaidir Ritonga dari Partai Golkar, Sigit Pramono Asri dari PKS, dan Kamaluddin Harahap dari PAN.
Usai pelantikan dan pengambilan sumpah, posisi pimpinan rapat paripurna dewan langsung diserahterimakan dari Palar Nainggolan dan Chaidir Ritonga kepada HM Saleh Bangun dan para wakil ketua, dengan serah terima palu rapat.
Pada kesempatan tersebut, Syamsul Arifin berharap DPRD Sumut segera membentuk alat kelengkapan dewan yang dibutuhkan agar bisa segera bekerja dengan memprioritaskan pencapaian visi-misi yang diusungnya di Sumut, yakni membuat rakyat tidak lapar, tidak sakit, tidak bodoh, sehingga rakyat memiliki masa depan yang baik.
“Harapan kami tentu Pemprov dan DPRD Sumut bia bekerja sama dengan baik dan harmonis, karena semua itu demi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Di mana untuk ke depan pendidikan, kemiskinan dan percepatan pembangunan di segala bidang menjadi masalah utama,” ujaranya.
Pascapelantikan, sidang paripurna langsung dilanjutkan oleh Saleh Bangun. Agenda yang dibahas adalah pengesahan struktur komisi, dan perubahan nama FKS menjadi FPKS.
Dari susunan struktur lima komisi yang ada di DPRD Sumut, terdiri dari Komisi A (membidangi masalah pemerintahan) dan dipimpin M Nuh (PKS), Wakil Ketua Enda Mora Lubis (Partai Demokrat) dan Sekretaris Nurul Azhar Lubis (Golkar)Komisi B (perekonomian), diketuai Layari Sinukaban (Demokrat), Wakil Ketua M Nasir (PKS), dan Sekretaris Aduhot Simamora (Partai Hanura).
Kemudian Komisi C (keuangan) dengan Ketua Arifin Nainggolan (Demokrat), Wakil Ketua Mulkan Ritonga (Golkar) dan Rosslynda Marpaung (PPRN) sebagai sekretaris.Sementara Komisi D (pembangunan), diketuai Ajib Shah (Golkar), Tagor Pandapotan Simangunsong (PDIP) sebagai wakil ketua, dan Jhon Hugo (Demokrat) sebagai sekretaris komisi.
Komisi E (kesejahteraan sosial), diketuai Brilian Moktar (PDIP), dengan Sopar Siburian (Demokrat) sebagai wakil ketua dan Syafrida Fitri (Golkar) sebagai sekretaris.
Pada kesempatan tersebut, Saleh Bangun yang menjadi pimpinan sidang pertama kali dalam olahgeraknya tampak masih kaku, dan terbata-bata memimpin sidang. Hal ini sempat menjadi tertawaan bagi peserta rapat.
Selain itu, dari sebagian anggota dewan yang hadir, juga terlihat bersikap tidak etis, karena merokok saat sidang masih sedang berlangsung. Bahkan saat rapat diskorsing, anggota dewan yang merokok semakin banyak.
Berita Suara Merdeka
Ekonomi & Bisnis
26 Mei 2009
Roadshow BIF 2009 di Medan
ANTHONY Pardede, seorang tour guide senior di Medan mengatakan, orang Medan lebih suka pergi ke Penang atau Kualalumpur daripada ke Borobudur. ”Bukan karena tidak cinta Tanah Air, tetapi karena persoalan biaya,” katanya saat berbincang-bincang dengan Suara Merdeka di Medan.
Pardede benar. Karena, tak hanya dia yang bersuara begitu. Suparman, seorang pekerja hotel mengatakan, biaya perjalanan dan jarak ke Jawa memang menjadi persoalan bagi orang Medan.
Untuk pergi ke Penang, mereka cukup dengan Rp 500 ribu untuk pesawat pulang-pergi. Sedangkan ke Jakarta misalnya paling tidak harus mengeluarkan Rp 1.500.000, belum lagi kalau harus disambung ke Borobudur.
Kenyataan inilah yang membuat jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jateng membujuk agar para wisatawan Medan atau Sumatera Utara mau ke Borobudur.
Dalam sebuah kemasan roadshow Borobudur International Festival (BIF) 2009, pekan lalu dan dipimpin kepala dinas Gatot Bambang Hastowo, mereka terbang ke Medan untuk menjemput wisatawan. Delegasi ke Medan beranggotakan unsur Asita, PHRI, PPW, Media dan kesenian.
Tidak hanya dalam rangka menggaet wisatawan dan mempromosikan BIF, kata Gatot, tetapi juga dalam upaya mencari dukungan dari semua pihak untuk mengembalikan Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia.
Maka The Revival of A World Wonder menjadi tema BIF tahun ini. Dan tema ini pula yang diusung ke Medan dalam sebuah bussiness meeting.
Sambutan Baik
Sambutan cukup baik pun datang dari kalangan pariwisata di Medan, pada saat acara temu bisnis digelar selama seharian di Hotel Soechi. Sambutan tak hanya datang dari Kepala Dinbudpar Sumut, Ir Hj Nurlisa Ginting MSc.
Dia menghargai kerja keras Jateng untuk mengembalikan Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia melalui BIF. Dia berjanji mengerahkan para pelaku wisata se-Sumut untuk hadir di Borobudur, Juli mendatang.
Gatot menambahkan, Jateng sangat layak menjadi salah satu tujuan wisata, karena kekayaan budaya dan potensi pariwsatanya sangat beragam.
”Tidak hanya Borobudur. Di Jateng terdapat lebih dari seribu macam seni tari. dan 98 daya tarik wisata alam, 87 wisata buatan serta 62 wisata budaya. Belum lagi wisata kuliner, wisata religi dan potensi kerajinannya,” tutur dia.
Namun, sekali lagi, soal biaya menjadi hambatan bagi para pelancong di Medan. Meski daya tarik wisata yang ditawarkan menggiurkan.
Seperti dikemukakan Layari Sinukaban, ketua BPD PHRI Sumut dan Ronny Purba dari sebuah biro perjalanan wisata. ”Kalau hanya libur satu atau dua hari, pasti orang sini memilih pergi ke Penang atau Kuala Lumpur. Karena biayanya lebih murah,” tutur Sinukaban.
Tidak hanya kedua pelaku wisata itu yang berkomentar demikian. Surya Salim, Nerlina P, Ika, dan Halim, para pelaku pariwisata lainnya juga mengemukakan hal senada.
”Bahkan saking murahnya biaya ke Penang, orang-orang kampung yang tidak bisa berbahasa Indonesia pun sampai ke negeri seberang itu,” tambah Nurlisa Ginting.
”Meskipun beberapa yang datang tahunya Borobudur itu masuk wilayah Yogya, gak apa-apalah. Yang penting mereka tetap mau datang ke Jateng,” tutur Juwahir, Wakil Ketua Asita Jateng, yang tergabung dalam tim tersebut.
Hal senada juga diungkapkan Megantoro, manager Agrowisata Sondokoro, Karanganyar dan Lily Widoyani dari Kaissa Rossie Semarang. Beberapa deal saat temu bisnis pun dicapai oleh tim dari Jateng. ”Kami senang bisa menggaet turis Yunani, yang sedang berada di Medan,” kata Lily. (Eko H Mudjiharto-59)
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/05/26/65080/Roadshow.BIF.2009.di.Medan
26 Mei 2009
Roadshow BIF 2009 di Medan
ANTHONY Pardede, seorang tour guide senior di Medan mengatakan, orang Medan lebih suka pergi ke Penang atau Kualalumpur daripada ke Borobudur. ”Bukan karena tidak cinta Tanah Air, tetapi karena persoalan biaya,” katanya saat berbincang-bincang dengan Suara Merdeka di Medan.
Pardede benar. Karena, tak hanya dia yang bersuara begitu. Suparman, seorang pekerja hotel mengatakan, biaya perjalanan dan jarak ke Jawa memang menjadi persoalan bagi orang Medan.
Untuk pergi ke Penang, mereka cukup dengan Rp 500 ribu untuk pesawat pulang-pergi. Sedangkan ke Jakarta misalnya paling tidak harus mengeluarkan Rp 1.500.000, belum lagi kalau harus disambung ke Borobudur.
Kenyataan inilah yang membuat jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jateng membujuk agar para wisatawan Medan atau Sumatera Utara mau ke Borobudur.
Dalam sebuah kemasan roadshow Borobudur International Festival (BIF) 2009, pekan lalu dan dipimpin kepala dinas Gatot Bambang Hastowo, mereka terbang ke Medan untuk menjemput wisatawan. Delegasi ke Medan beranggotakan unsur Asita, PHRI, PPW, Media dan kesenian.
Tidak hanya dalam rangka menggaet wisatawan dan mempromosikan BIF, kata Gatot, tetapi juga dalam upaya mencari dukungan dari semua pihak untuk mengembalikan Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia.
Maka The Revival of A World Wonder menjadi tema BIF tahun ini. Dan tema ini pula yang diusung ke Medan dalam sebuah bussiness meeting.
Sambutan Baik
Sambutan cukup baik pun datang dari kalangan pariwisata di Medan, pada saat acara temu bisnis digelar selama seharian di Hotel Soechi. Sambutan tak hanya datang dari Kepala Dinbudpar Sumut, Ir Hj Nurlisa Ginting MSc.
Dia menghargai kerja keras Jateng untuk mengembalikan Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia melalui BIF. Dia berjanji mengerahkan para pelaku wisata se-Sumut untuk hadir di Borobudur, Juli mendatang.
Gatot menambahkan, Jateng sangat layak menjadi salah satu tujuan wisata, karena kekayaan budaya dan potensi pariwsatanya sangat beragam.
”Tidak hanya Borobudur. Di Jateng terdapat lebih dari seribu macam seni tari. dan 98 daya tarik wisata alam, 87 wisata buatan serta 62 wisata budaya. Belum lagi wisata kuliner, wisata religi dan potensi kerajinannya,” tutur dia.
Namun, sekali lagi, soal biaya menjadi hambatan bagi para pelancong di Medan. Meski daya tarik wisata yang ditawarkan menggiurkan.
Seperti dikemukakan Layari Sinukaban, ketua BPD PHRI Sumut dan Ronny Purba dari sebuah biro perjalanan wisata. ”Kalau hanya libur satu atau dua hari, pasti orang sini memilih pergi ke Penang atau Kuala Lumpur. Karena biayanya lebih murah,” tutur Sinukaban.
Tidak hanya kedua pelaku wisata itu yang berkomentar demikian. Surya Salim, Nerlina P, Ika, dan Halim, para pelaku pariwisata lainnya juga mengemukakan hal senada.
”Bahkan saking murahnya biaya ke Penang, orang-orang kampung yang tidak bisa berbahasa Indonesia pun sampai ke negeri seberang itu,” tambah Nurlisa Ginting.
”Meskipun beberapa yang datang tahunya Borobudur itu masuk wilayah Yogya, gak apa-apalah. Yang penting mereka tetap mau datang ke Jateng,” tutur Juwahir, Wakil Ketua Asita Jateng, yang tergabung dalam tim tersebut.
Hal senada juga diungkapkan Megantoro, manager Agrowisata Sondokoro, Karanganyar dan Lily Widoyani dari Kaissa Rossie Semarang. Beberapa deal saat temu bisnis pun dicapai oleh tim dari Jateng. ”Kami senang bisa menggaet turis Yunani, yang sedang berada di Medan,” kata Lily. (Eko H Mudjiharto-59)
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/05/26/65080/Roadshow.BIF.2009.di.Medan
Berita Harian Global
Proteksi UKM dan Sektor Riil!
WRITTEN BY ISVAN WAHYUDI
Thursday, 29 October 2009 09:48
Komisi B DPRD Sumut komit memperjuangkan adanya proteksi dari berbagai pihak untuk para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) serta sektor riil, khususnya di bidang peternakan. Demikian dikatakan Ketua Komisi B, Drs Layari R Sinukaban, didampingi Sekretaris dan anggota komisi, Aduhot Simamora, dan Richard Eddy M Lingga SE, kepada wartawan usai kunjungan kerja ke Kabupaten Langkat, Rabu (28/10).
Menurut Sinukaban, dukungan pihak terkait sangat diharapkan karena sangat fundamental, dan strategis dalam meningkatkan perekonomian dan sektor riil yang merupakan ujung tombak peningkatan kesejahteraan secara umum, khususnya kepada pelaku UKM.
“Komisi B siap melakukan penambahan dalam APBD semaksimal mungkin dalam penyediaan anggaran bidang peternakan di kabupaten/kota di Sumatera Utara,” tegasnya.
Ia menyatakan, Komisi B yang membidangi perekonomian menyadari, devisa negara terkuras kurang lebih Rp 4,9 triliun per tahun untuk impor ternak dalam memenuhi kebutuhan daging sapi. “Hal ini juga merupakan prioritas dari rencana kerja Kabinet Indonesia Bersatu II. Kita harapkan adanya sinkronisasi dari seluruh daerah tingkat I dan II,” sebut politisi Partai Demokrat ini.
Menurut Sinukaban, pada pertemuan itu, Bupati Langkat dalam paparannya sangat antusias menerima kunjungan anggota Komisi B. Apalagi, Kabupaten Langkat merupakan basis terbesar peternakan sapi yang dikelola rakyat secara perorangan maupun koperasi.
Setelah mengadakan dialog dengan masyarakat, terungkap bahwa pihak pemkab telah maksimal menggunakan APBD Sumut 2009 yang tergolong minim. Bahkan, ada dana bergulir hanya untuk 30 ekor sapi.
Pada kesempatan itu, masyarakat mengungkapkan kekecewaannya kepada pihak Bank Indonesia (BI) Medan yang tidak juga memenuhi janjinya untuk memberikan bantuan kredit melalui BRI dan PNM. “Beberapa waktu lalu, Kepala BI Medan berkunjung ke sana dan berjanji memberikan bantuan kredit melalui BRI dan PNM tetapi hingga kini tak juga terealisasi,” tukas Sinukaban.
Untuk itu, lanjutnya, masyarakat peternak dan koperasi peternak sapi sangat mengharapkan komisi B menjadi mediator dalam penyaluran kredit tersebut. gKomisi B siap untuk membantu melaksanakan penyaluran itu melalui perbankan,” tegasnya.
Ia berharap, pihak perbankan segera memberikan pinjaman kredit kepada pelaku UKM tanpa dikenakan bunga komersial. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan sertifikasi hak milik melalui biaya murah dan dalam kurun waktu relatif singkat. gSemua itu sudah dilakukan negara-negara maju seperti Malaysia dan Thailand,” ujarnya, lantas berharap pihak PTPN dan perkebunan PMA lainnya di daerah ini ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan membiarkan lahannya yang sudah memungkinkan untuk menjadi areal pakan ternak.
Turut serta dalam kunjungan itu, Wakil Ketua Muhammad Nasir dengan anggota Guntur Manurung SE, Tiasiah Ritonga SE, Palar Nainggolan SH, Hj Ida Budiningsih SH, H Syahrul Pasaribu, Ir Taufan Ginting, Fahru Rozi SE, Taufik Hidayat, Ir Syahrial Harahap, Drs H Rijal Sirait, Drs H Bustami HS, Tohonan Silalahi SE MM, Ir Washington Pane MSc, Rinawati Sianturi, dan H Khairuddin Syah SE
WRITTEN BY ISVAN WAHYUDI
Thursday, 29 October 2009 09:48
Komisi B DPRD Sumut komit memperjuangkan adanya proteksi dari berbagai pihak untuk para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) serta sektor riil, khususnya di bidang peternakan. Demikian dikatakan Ketua Komisi B, Drs Layari R Sinukaban, didampingi Sekretaris dan anggota komisi, Aduhot Simamora, dan Richard Eddy M Lingga SE, kepada wartawan usai kunjungan kerja ke Kabupaten Langkat, Rabu (28/10).
Menurut Sinukaban, dukungan pihak terkait sangat diharapkan karena sangat fundamental, dan strategis dalam meningkatkan perekonomian dan sektor riil yang merupakan ujung tombak peningkatan kesejahteraan secara umum, khususnya kepada pelaku UKM.
“Komisi B siap melakukan penambahan dalam APBD semaksimal mungkin dalam penyediaan anggaran bidang peternakan di kabupaten/kota di Sumatera Utara,” tegasnya.
Ia menyatakan, Komisi B yang membidangi perekonomian menyadari, devisa negara terkuras kurang lebih Rp 4,9 triliun per tahun untuk impor ternak dalam memenuhi kebutuhan daging sapi. “Hal ini juga merupakan prioritas dari rencana kerja Kabinet Indonesia Bersatu II. Kita harapkan adanya sinkronisasi dari seluruh daerah tingkat I dan II,” sebut politisi Partai Demokrat ini.
Menurut Sinukaban, pada pertemuan itu, Bupati Langkat dalam paparannya sangat antusias menerima kunjungan anggota Komisi B. Apalagi, Kabupaten Langkat merupakan basis terbesar peternakan sapi yang dikelola rakyat secara perorangan maupun koperasi.
Setelah mengadakan dialog dengan masyarakat, terungkap bahwa pihak pemkab telah maksimal menggunakan APBD Sumut 2009 yang tergolong minim. Bahkan, ada dana bergulir hanya untuk 30 ekor sapi.
Pada kesempatan itu, masyarakat mengungkapkan kekecewaannya kepada pihak Bank Indonesia (BI) Medan yang tidak juga memenuhi janjinya untuk memberikan bantuan kredit melalui BRI dan PNM. “Beberapa waktu lalu, Kepala BI Medan berkunjung ke sana dan berjanji memberikan bantuan kredit melalui BRI dan PNM tetapi hingga kini tak juga terealisasi,” tukas Sinukaban.
Untuk itu, lanjutnya, masyarakat peternak dan koperasi peternak sapi sangat mengharapkan komisi B menjadi mediator dalam penyaluran kredit tersebut. gKomisi B siap untuk membantu melaksanakan penyaluran itu melalui perbankan,” tegasnya.
Ia berharap, pihak perbankan segera memberikan pinjaman kredit kepada pelaku UKM tanpa dikenakan bunga komersial. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan sertifikasi hak milik melalui biaya murah dan dalam kurun waktu relatif singkat. gSemua itu sudah dilakukan negara-negara maju seperti Malaysia dan Thailand,” ujarnya, lantas berharap pihak PTPN dan perkebunan PMA lainnya di daerah ini ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan membiarkan lahannya yang sudah memungkinkan untuk menjadi areal pakan ternak.
Turut serta dalam kunjungan itu, Wakil Ketua Muhammad Nasir dengan anggota Guntur Manurung SE, Tiasiah Ritonga SE, Palar Nainggolan SH, Hj Ida Budiningsih SH, H Syahrul Pasaribu, Ir Taufan Ginting, Fahru Rozi SE, Taufik Hidayat, Ir Syahrial Harahap, Drs H Rijal Sirait, Drs H Bustami HS, Tohonan Silalahi SE MM, Ir Washington Pane MSc, Rinawati Sianturi, dan H Khairuddin Syah SE
Berita Bisnis Indonesia
Sabtu, 01/08/2009 14:12 WIB
Gubernur Sumut bentuk badan promosi daerah
oleh : Master Sihotang
MEDAN (Bisnis.com): Gubernur Sumut melalui SK No. 556/2254/K/tahun 2009 tertanggal 23 Juni 2009 membentuk dan mengangkat Badan Promosi Daerah Sumatra Utara yang mengacu kepada UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan setelah vakum selama 6 bulan.
Pengurus dalam unsur penentu kebijakan terdiri dari Ketua Solahuddin Nasution, Wakil Ketua Joe Nadroen, Sekretaris Mina Angkasa, dan anggota Reynalmon Hutahaean, Layari Sinukaban, Adil Anwar, Franklin Sinaga, Muchwendi Harahap dan Soehardi Hartono.
Sedangkan unsur pelaksana yakni Direktur EksekutifArtur MD Batubara, Direktur Marketing dan Promotion Tjaduddin Sukardi, Direktur Product&Destination Development S.J.H. Gultom, Direktur MICE Didit Majhadi Kadar, dan Direktur Research dan Torism Business Development Yuriandi SDiregar.
Tugas badan ini al. meningkatkan citra pariwisata, meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, dan menggalang sumber pendanaan dari sumber lain selain dari Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Langganan:
Postingan (Atom)