Berita Harian Global

Proteksi UKM dan Sektor Riil!
WRITTEN BY ISVAN WAHYUDI
Thursday, 29 October 2009 09:48

Komisi B DPRD Sumut komit memperjuangkan adanya proteksi dari berbagai pihak untuk para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) serta sektor riil, khususnya di bidang peternakan. Demikian dikatakan Ketua Komisi B, Drs Layari R Sinukaban, didampingi Sekretaris dan anggota komisi, Aduhot Simamora, dan Richard Eddy M Lingga SE, kepada wartawan usai kunjungan kerja ke Kabupaten Langkat, Rabu (28/10).

Menurut Sinukaban, dukungan pihak terkait sangat diharapkan karena sangat fundamental, dan strategis dalam meningkatkan perekonomian dan sektor riil yang merupakan ujung tombak peningkatan kesejahteraan secara umum, khususnya kepada pelaku UKM.

“Komisi B siap melakukan penambahan dalam APBD semaksimal mungkin dalam penyediaan anggaran bidang peternakan di kabupaten/kota di Sumatera Utara,” tegasnya.

Ia menyatakan, Komisi B yang membidangi perekonomian menyadari, devisa negara terkuras kurang lebih Rp 4,9 triliun per tahun untuk impor ternak dalam memenuhi kebutuhan daging sapi. “Hal ini juga merupakan prioritas dari rencana kerja Kabinet Indonesia Bersatu II. Kita harapkan adanya sinkronisasi dari seluruh daerah tingkat I dan II,” sebut politisi Partai Demokrat ini.

Menurut Sinukaban, pada pertemuan itu, Bupati Langkat dalam paparannya sangat antusias menerima kunjungan anggota Komisi B. Apalagi, Kabupaten Langkat merupakan basis terbesar peternakan sapi yang dikelola rakyat secara perorangan maupun koperasi.

Setelah mengadakan dialog dengan masyarakat, terungkap bahwa pihak pemkab telah maksimal menggunakan APBD Sumut 2009 yang tergolong minim. Bahkan, ada dana bergulir hanya untuk 30 ekor sapi.

Pada kesempatan itu, masyarakat mengungkapkan kekecewaannya kepada pihak Bank Indonesia (BI) Medan yang tidak juga memenuhi janjinya untuk memberikan bantuan kredit melalui BRI dan PNM. “Beberapa waktu lalu, Kepala BI Medan berkunjung ke sana dan berjanji memberikan bantuan kredit melalui BRI dan PNM tetapi hingga kini tak juga terealisasi,” tukas Sinukaban.

Untuk itu, lanjutnya, masyarakat peternak dan koperasi peternak sapi sangat mengharapkan komisi B menjadi mediator dalam penyaluran kredit tersebut. gKomisi B siap untuk membantu melaksanakan penyaluran itu melalui perbankan,” tegasnya.

Ia berharap, pihak perbankan segera memberikan pinjaman kredit kepada pelaku UKM tanpa dikenakan bunga komersial. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan sertifikasi hak milik melalui biaya murah dan dalam kurun waktu relatif singkat. gSemua itu sudah dilakukan negara-negara maju seperti Malaysia dan Thailand,” ujarnya, lantas berharap pihak PTPN dan perkebunan PMA lainnya di daerah ini ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan membiarkan lahannya yang sudah memungkinkan untuk menjadi areal pakan ternak.

Turut serta dalam kunjungan itu, Wakil Ketua Muhammad Nasir dengan anggota Guntur Manurung SE, Tiasiah Ritonga SE, Palar Nainggolan SH, Hj Ida Budiningsih SH, H Syahrul Pasaribu, Ir Taufan Ginting, Fahru Rozi SE, Taufik Hidayat, Ir Syahrial Harahap, Drs H Rijal Sirait, Drs H Bustami HS, Tohonan Silalahi SE MM, Ir Washington Pane MSc, Rinawati Sianturi, dan H Khairuddin Syah SE