Berita Waspada Online

Friday, 06 November 2009 05:29
Demokrat ‘gamang’ berpolitik di legislatif
Warta - Warta Fokus
WASPADA ONLINE

MEDAN - Kader Partai Demokrat yang duduk di legislatif, baik di DPRD Sumut maupun DPRD Medan dinilai masih ‘gamang’ dalam berpolitik dan sering melakukan blunder. Kondisi itu terjadi karena sebagian besar anggota dewan dari partai pemenang Pemilu itu adalah wajah baru.

Kegamangan berpolitik itu terlihat jelas di DPRD Medan. Meskipun kursi ketua DPRD secara otomatis menjadi milik Fraksi Demokrat karena memiliki jumlah kursi terbesar, namun fraksi tersebut gagal mendapatkan satupun jatah kursi pimpinan komisi.

Seluruh fraksi di DPRD Medan melakukan koalisi dan bersepakat membagi-bagi jatah kursi pimpinan komisi tanpa mengikutsertakan satupun anggota dewan dari Fraksi Demokrat. Susunan pimpinan komisi tersebut memang masih belum dilantik karena masih harus menunggu pelantikan pimpinan DPRD Medan.

Sedangkan di DPRD Sumut, beberapa kader Demokrat yang menduduki jabatan juga dinilai sering melakukan blunder. Seperti saat Komisi B DPRDSU menerima audiensi bekas pedagang kaki lima Jalan Pancing Deli Serdang.

Sikap ketua Komisi B yang berasal dari Fraksi Demokrat, Layari Sinukaban yang terkesan tidak mampu memberikan solusi dan mendebat balik para bekas PKL itu, mendapat tentangan keras dari anggota komisi lainnya dalam pertemuan itu.

Salah satu anggota Komisi B dari Fraksi PDI Perjuangan, Taufan Ginting beserta beberapa anggota Komisi B dari fraksi lainnya, mendebat keras sikap layari Sinukaban. Bahkan, Taufan sempat menawarkan Fraksi PDI Perjuangan untuk mengambil alih persoalan tersebut, sebagai bukti partainya benar-benar peduli rakyat kecil, baru kemudian sikap kader Partai Demokrat itu melunak.

Karena kondisi itulah, ketua Forum Kajian Komunikasi dan Politik (FKKP) Unimed, Aulia Andri, M.Si menilai seluruh anggota Dewan dari Partai Demokrat perlu lebih banyak melakukan komunikasi politik dan perlu belajar komunikasi politik.

Karena di DPRD Medan, mereka yang merupakan fraksi terbesar tidak satupun menjadi pengurus di setiap komisi dan di DPRD Sumut mereka juga belum menunjukkan kinerja yang memuaskan.

"Hal ini sebenarnya sebuah preseden buruk bagi Partai Demokrat sebagai Fraksi yang paling besar. Saya melihat komunikasi politik Partai Demokrat tidak berjalan baik, mungkin ada beberapa faktor, seperti, mereka masih terlena dengan status sebagai pemenang Pemilu Legislatif, sehingga mereka lupa untuk melakukan komunikasi politik," katanya.

Selain itu, lanjutnya, adanya ketidaksiapan kader yang duduk di legislatif, di mana Partai Demokrat belum melakukan kaderisasi yang baik, sehingga kader-kader yang duduk di DPRD masih mentah dan belum paham dengan kemanisme yang ada di parlemen.

"Dua hal tersebut yang membuat suasana di Fraksi Demokrat itu menjadi kisruh, misalnya di DPRD Medan mereka tidak mendapatkan satu komisi pun, di DPRD Sumut mereka belum mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan dan seperti tidak tahu harus berbuat apa di parlemen," ujarnya.

Dia menyebutkan, sistem pengkaderan yang belum baik di Partai Demokrat membuat, mereka kader-kader 'karbitan' yang terpaksa harus masuk di parlemen tanpa bekal yang cukup, sehingga mereka membutuhkan waktu setahun atau dua tahun untuk menyesuaikan diri dengan suasana di parlemen.

"Nah ini sebenarnya yang berbahaya. Percepatan-percepatan untuk mendidik temen-temen di parlemen dari Demokrat itu seharusnya menjadi tugas pimpinan DPP Demokrat dengan intens melakukan bimbingan anggota parlemen di daerah," kata Aulia.