Berita Harian Global

Tingkatkan Anggaran Pertanian!
Written by Isvan Wahyudi
Tuesday, 03 November 2009 09:44

Pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan nasional untuk meningkatkan anggaran pertanian secara signifikan seperti yang dilakukan pada sektor pendidikan.

Demikian dikemukakan Ketua Komisi B DPRD Sumut, Layari Sinukaban, usai rapat kerja dengan Dinas Pertanian Pemprovsu di gedung DPRD Sumut, Senin (2/11). Menurutnya, harus ada kebijakan setingkat menteri, bahkan menko, agar hasil pertanian lebih meningkat, sehingga devisa tidak terkuras untuk impor kebutuhan sektor pertanian. “Apalagi kita ketahui impor untuk kebutuhan sektor pertanian, seperti jagung dan kedelai, telah menguras devisa negara senilai Rp 50 triliun. Ini angka yang sangat besar sekali,” tegasnya.

Layari menyatakan, penambahan anggaran harus dilakukan pemerintah karena sebesar 70% rakyat Indonesia merupakan petani dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Selain itu, penambahan anggaran diharapkan dapat membuat SDM petani meningkat dengan belajar ke negara maju seperti Thailand. "Kebijakan itu dapat meningkatkan hasil pertanian seperti gabah sebesar 100 persen, termasuk kedelai dan jagung sebagai konsumsi bahan pokok," ujar Layari.

Lebih lanjut dikatakannya, masalah pembangunan pertanian merupakan bagian tak terpisahkan dalam meningkatkan peran dan kondisi sektor mikro yang selama ini jauh tertinggal dari perkembangan makro. Untuk itu, harus ada jaminan proteksi, termasuk mendapatkan sertifikat atas lahannya, sehingga petani tradisional mampu menjadi petani modern melalui kajian sektor ekonomi berbasis pembangunan teknologi pertanian. “Beri proteksi kepada sektor pertanian. dengan memberi kemudahan kredit non komersial dengan bunga yang sangat rendah,” imbaunya.Bila hal itu dilakukan, ia optimis posisi sektor pertanian Sumatera Utara, seperti padi, jagung, dan kedelai yang sekarang menempati rangking lima secara nasional, mampu meraih urutan pertama. “Komisi B siap melahirkan perda-perda yang mendukung pengembangan pembangunan sektor pertanian,” papar Ketua Himpuan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) ini.

Pihaknya bertekat menaikkan anggaran pertanian, termasuk meningkatkan pengadaan pupuk bersubsidi di daerah ini yang menurut keterangan pemerintah hanya diberikan sebesar 70% dari kebutuhan. Pada 2009, telah disalurkan sebesar 86% pupuk bersubsidi, meski ada tambahan 40 ribu ton, terdiri dari Urea 20.000 ton, SP36 5.000 ton, ZA 10.000 ton dan NPK 5.680 ton, yang harus disalurkan dalam dua bulan ke depan, namun alokasinya masih menunggu SK Gubsu. “Makanya kita akan menemui Menteri Pertanian pada 4 hingga 8 November, sehingga Sumut menjadi pilot proyek,” tuturnya.

Kadis Pertanian, Ir M Roem, mengaku, saat ini pupuk bersubsidi seringkali jatuh ke tangan yang tidak berhak memerolehnya. “Untuk itu, butuh pengawasan dari semua pihak jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan,” sebutnya.

Tampak hadir pada pertemuan itu, sejumlah anggota komisi B, di antaranya Bustami HS, Ir Taufan Agung Ginting, Kharuddinsyah Sitorus, Rinawati Sianturi, Drs Rijal Sirait, dan Washington Pane.
ISVAN WAHYUDI | GLOBAL | MEDAN